LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 14 Mei 2026 | Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas kasus mafia pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) setelah kapal penumpang yang membawa mereka tenggelam di perairan Perak, Malaysia. Insiden ini menewaskan beberapa awak kapal dan menimbulkan kepanikan di kalangan pekerja migran yang berada di dalamnya.
Kapal yang berlayar dari pelabuhan pelabuhan di Indonesia menuju Malaysia mengalami kebocoran pada malam hari, lalu terbalik dan tenggelam. Banyak PMI yang terdampar tanpa sarana keselamatan yang memadai, memicu pertanyaan serius mengenai legalitas dan prosedur pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.
Mafirion menyoroti bahwa praktik pengiriman PMI oleh jaringan mafia seringkali melanggar regulasi kepulangan, standar keselamatan, serta hak-hak pekerja. Ia menambahkan bahwa pihak berwenang harus:
- Mengidentifikasi dan menindak tegas agen-agen ilegal yang memfasilitasi pengiriman PMI tanpa izin.
- Meningkatkan koordinasi antara kementerian terkait, perwakilan diplomatik Malaysia, dan otoritas pelayaran untuk memastikan pengawasan berkelanjutan.
- Mengadakan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen kapal, sertifikasi keselamatan, dan kelayakan awak kapal sebelum berlayar.
- Memberikan perlindungan hukum dan bantuan konsuler kepada PMI yang terdampak.
Selain itu, legislator tersebut mengusulkan pembentukan satuan kerja khusus di dalam Kementerian Ketenagakerjaan untuk memantau proses rekrutmen, pelatihan, dan penempatan tenaga kerja di luar negeri. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam proses penyaluran biaya rekrutmen agar tidak menjadi celah bagi penyelundupan dana dan eksploitasi pekerja.
Kasus kapal tenggelam ini juga menambah tekanan pada pemerintah Indonesia untuk memperkuat perjanjian bilateral dengan negara tujuan tenaga kerja, khususnya Malaysia, guna menegakkan standar keselamatan maritim dan perlindungan hak pekerja migran.
Jika tidak segera ditangani, fenomena mafia PMI dapat berlanjut, menimbulkan risiko keselamatan, kerugian ekonomi, serta mencoreng reputasi Indonesia sebagai pengirim tenaga kerja terampil. Mafirion mengingatkan bahwa langkah tegas kini diperlukan demi keselamatan dan kesejahteraan ribuan PMI yang setiap tahun berangkat ke luar negeri.