Kementerian HAM Tegaskan Perlindungan Ruang Digital dalam RUU HAM, Kebebasan Berekspresi Harus Bertanggungjawab

LintasWarganet.com – 14 Mei 2026 | Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi ruang digital melalui rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) yang tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut pihak kementerian, ruang digital merupakan wilayah publik yang memerlukan regulasi khusus agar hak warga tetap terjaga.

Kebebasan berekspresi di dunia maya tetap dijamin, namun harus dijalankan secara bertanggung jawab. Pemerintah menolak penyalahgunaan kebebasan tersebut untuk menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, atau konten yang melanggar hak orang lain.

• Definisi ruang digital: Media sosial, platform streaming, forum online, dan layanan komunikasi elektronik dianggap sebagai bagian dari ruang publik digital.
• Kewajiban penyedia layanan: Penyedia jasa internet dan platform digital diwajibkan menanggapi laporan konten yang melanggar hak asasi dalam jangka waktu yang ditetapkan.
• Pengaduan dan penyelesaian sengketa: RUU HAM mencakup mekanisme pengaduan yang mudah diakses serta prosedur penyelesaian sengketa yang cepat dan transparan.
• Sanksi administratif: Pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi yang berujung pada penyebaran konten berbahaya dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda atau pencabutan izin operasional.

Menteri HAM, Dr. Yasonna Laoly, menegaskan bahwa regulasi ini tidak bermaksud membatasi kebebasan warga, melainkan memastikan setiap suara yang disuarakan tidak merugikan hak orang lain. Ia menambahkan, “Kita harus menyeimbangkan antara kebebasan berpendapat dengan tanggung jawab sosial di era digital.”

Berbagai organisasi masyarakat sipil menyambut baik langkah ini, namun meminta agar proses legislasi tetap terbuka untuk partisipasi publik. Mereka menekankan pentingnya edukasi digital agar warga dapat menggunakan ruang online secara cerdas dan bertanggung jawab.

Jika RUU HAM ini disahkan, Indonesia akan menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki kerangka hukum komprehensif untuk mengatur ruang digital, sekaligus memperkuat perlindungan hak asasi manusia di era informasi.