Komut Karabha Digdaya Mangkir dari Panggilan KPK Terkait Dugaan Suap Hakim PN Depok

LintasWarganet.com – 14 Mei 2026 | Komisaris Utama PT Karabha Didaya, Yanis Daniarto, tidak hadir pada panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan pada Rabu, 13 Mei 2024. KPK menilai kehadiran Yanis sebagai saksi penting dalam penyelidikan kasus dugaan suap terhadap Hakim Pengadilan Negeri Depok.

Kasus ini bermula ketika sejumlah bukti awal menunjukkan adanya aliran dana yang mencurigakan dari perusahaan properti Karabha Didaya kepada pihak yang memiliki kepentingan dalam proses peradilan. Penyelidikan KPK kemudian mengidentifikasi Yanis Daniarto sebagai figur yang berpotensi memiliki pengetahuan tentang transaksi tersebut.

Berikut rangkaian kronologis yang terjadi hingga saat ini:

• 10 Mei 2024: KPK menerima laporan awal tentang dugaan suap Hakim PN Depok.
• 12 Mei 2024: Tim penyidik KPK menelusuri aliran dana dan menemukan keterkaitan dengan PT Karabha Didaya.
• 13 Mei 2024: KPK mengirimkan surat panggilan resmi kepada Yanis Daniarto untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
• 13 Mei 2024 (siang): Yanis tidak hadir pada panggilan dan tidak memberikan keterangan apapun.

Pihak KPK menyatakan bahwa ketidakhadiran tersebut dapat dianggap sebagai penghambat penyelidikan dan akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, perwakilan PT Karabha Didaya menyampaikan bahwa perusahaan akan meninjau kembali jadwal kehadiran Yanis dan berkoordinasi dengan KPK untuk menyelesaikan masalah ini secara transparan.

Jika terbukti terlibat dalam praktik suap, baik perusahaan maupun individu yang terkait dapat menghadapi sanksi pidana, denda besar, serta pemutusan hubungan kerja bagi eksekutif yang bersangkutan. Selain konsekuensi hukum, kasus ini juga berpotensi menurunkan reputasi perusahaan di mata investor dan publik.

KPK menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk korupsi, termasuk yang melibatkan pejabat tinggi perusahaan. Penyidik juga mengingatkan semua pihak agar kooperatif dalam proses hukum demi menegakkan keadilan dan integritas lembaga peradilan.