Pemkab Sidoarjo Gelar Deklarasi Damai Jelang Pilkades Serentak 2026

LintasWarganet.com – 14 Mei 2026 | Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menggelar deklarasi damai pada Rabu, 12 April 2026, sebagai persiapan menjelang Pelaksanaan Pilkades Serentak 2026. Acara tersebut dilaksanakan secara simultan di 80 desa di seluruh kabupaten, melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta panitia pemilihan.

Tujuan utama deklarasi adalah menciptakan iklim kondusif, menurunkan potensi konflik, dan menegakkan tata cara kampanye yang sesuai dengan peraturan KPU. Deklarasi juga menegaskan komitmen semua pihak untuk menolak segala bentuk kekerasan, intimidasi, maupun politik uang selama proses pemilihan.

Beberapa pejabat yang hadir memberikan sambutan, antara lain Bupati Sidoarjo, Dr. H. Abdul Aziz, yang menekankan pentingnya persatuan: “Kita harus menjaga keamanan dan ketenangan demi masa depan desa‑desa kita.” Camat masing‑masing kecamatan menambahkan komitmen untuk memonitor kegiatan kampanye secara intensif. Kepala KPU Kabupaten Sidoarjo, Nurul Hidayati, menegaskan bahwa pelanggaran aturan kampanye akan dikenai sanksi tegas.

• Pembentukan posko damai di setiap desa yang berfungsi sebagai pusat koordinasi antara aparat keamanan dan tokoh masyarakat.
• Pelatihan kader damai bagi relawan desa untuk menegakkan ketertiban pada hari pemungutan suara.
• Pengawasan intensif terhadap penggunaan media sosial dan penyebaran hoaks.
• Penerapan sanksi administratif bagi pelanggar kode etik kampanye.
• Penyediaan jalur komunikasi darurat bagi warga yang memerlukan bantuan.

Berikut jadwal kegiatan utama menjelang Pilkades Serentak 2026:

Pihak kepolisian setempat juga menyiapkan tim patroli khusus yang akan beroperasi 24 jam pada hari pemungutan suara. Selain itu, aparat desa diminta untuk menjadi pengawas pertama dalam menangani potensi gangguan.

Dengan deklarasi damai ini, diharapkan seluruh warga Sidoarjo dapat melaksanakan Pilkades Serentak 2026 secara adil, transparan, dan aman, sehingga hasilnya dapat menjadi legitimasi bagi kepemimpinan desa‑desa di masa yang akan datang.