5 Persoalan Program Pembangunan Koperasi Merah Putih, dari Pemotongan Dana Desa hingga Babinsa TNI Jadi Mandor

LintasWarganet.com – 12 Mei 2026 | Program Koperasi Merah Putih diluncurkan pemerintah sebagai upaya memperkuat sektor koperasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pendirian usaha bersama. Meski niatnya positif, pelaksanaannya menimbulkan lima persoalan utama yang belum mendapatkan penjelasan memadai.

• Pemotongan Dana Desa: Alokasi dana desa yang seharusnya menjadi modal awal bagi koperasi tiba‑tiba dipotong atau ditunda. Pemotongan ini memicu protes dari perangkat desa karena menghambat pembentukan unit usaha baru dan mengganggu rencana pembangunan lokal.
• Kekurangan Transparansi Anggaran: Mekanisme penyaluran dana belum diungkap secara terbuka. Banyak pihak menilai tidak ada laporan yang jelas mengenai jumlah dana yang disalurkan, penggunaannya, serta sisa anggaran yang tersedia.
• Keterbatasan Pendampingan Teknis: Koperasi yang baru terbentuk memerlukan bimbingan dalam manajemen, pemasaran, dan akuntansi. Sayangnya, tim pendamping yang disediakan terbatas dan seringkali tidak memiliki keahlian yang memadai, sehingga koperasi kesulitan mengoperasikan usaha secara efisien.
• Peran Babinsa sebagai Mandor: Penugasan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI untuk mengawasi pelaksanaan proyek menimbulkan kekhawatiran akan intervensi militer dalam urusan sipil. Kritik menyebut kehadiran militer dapat memengaruhi independensi keputusan desa dan menimbulkan persepsi militarisasi program pembangunan.
• Penundaan Implementasi dan Monitoring: Jadwal pelaksanaan yang sering berubah dan kurangnya sistem monitoring yang terintegrasi membuat evaluasi kemajuan program menjadi sulit. Akibatnya, banyak koperasi belum merasakan dampak positif yang dijanjikan.

Kelima persoalan tersebut menuntut respons cepat dari pemerintah pusat, kementerian terkait, dan aparat desa. Solusi yang diharapkan meliputi pemulihan alokasi dana desa, penyediaan laporan keuangan yang transparan, peningkatan kualitas pendampingan, peninjauan kembali peran Babinsa, serta pembentukan mekanisme monitoring yang berbasis data.