KPK Periksa Plt Wali Kota Madiun Maidi atas Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi

LintasWarganet.com – 12 Mei 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meluncurkan serangkaian pemeriksaan terhadap Plt Wali Kota Madiun, Maidi, yang diduga terlibat dalam tindakan pemerasan serta penerimaan gratifikasi. Pemeriksaan ini dilakukan secara mendalam dan melibatkan sejumlah pejabat dari Pemerintah Kota Madiun.

Berikut rangkaian langkah yang diambil KPK dalam penyelidikan ini:

1. Pengumpulan bukti awal melalui penyelidikan lapangan dan wawancara saksi.
2. Penetapan jadwal pemeriksaan terhadap Maidi serta beberapa pejabat terkait di Pemkot Madiun.
3. Pemeriksaan dokumen keuangan, surat perintah, dan catatan administrasi yang relevan.
4. Koordinasi dengan aparat penegak hukum setempat untuk memastikan keamanan proses pemeriksaan.

Hasil sementara dari tahap awal pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi kuat yang dapat menjadi dasar untuk penetapan dakwaan. KPK menegaskan bahwa proses hukum akan tetap transparan dan berkeadilan, serta tidak ada intervensi politik dalam penanganan kasus ini.

Masyarakat Madiun dan pengamat politik menanggapi perkembangan ini dengan keprihatinan. Beberapa pihak menuntut akuntabilitas yang lebih tinggi dari pejabat publik, sementara yang lain mengingatkan pentingnya menunggu hasil akhir penyelidikan sebelum menarik kesimpulan.

KPK mengingatkan bahwa tindakan pemerasan dan gratifikasi termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi yang dapat berujung pada pidana penjara dan denda sesuai Undang‑Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.