Parpol Non Parlemen Sebut Revisi UU Pemilu Perlu Segera Dibahas untuk Hadirkan Kepastian Hukum

LintasWarganet.com – 11 Mei 2026 | Beberapa partai politik yang belum memiliki wakil di DPR, khususnya yang beroperasi di Jakarta, menuntut agar revisi Undang‑Undang Pemilihan Umum 2024 dibahas secepatnya. Mereka juga meminta penurunan ambang batas parlemen demi menjamin bahwa suara rakyat tidak terbuang percuma.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat internal yang dihadiri perwakilan sejumlah partai non‑parlemen pada awal minggu ini. Para tokoh menegaskan bahwa ketidakpastian regulasi pemilu dapat menurunkan kepercayaan publik dan menghambat partisipasi politik.

Alasan utama yang dikemukakan meliputi:

• Ambang batas 4 % dianggap terlalu tinggi sehingga menyulitkan partai kecil memperoleh kursi di DPR.
• Suara pemilih yang tersebar pada partai‑partai kecil berpotensi menjadi “suara yang terbuang” bila partai tersebut tidak lolos ambang batas.
• Revisi UU Pemilu dapat menciptakan kepastian hukum yang lebih baik bagi semua peserta pemilu, baik partai besar maupun kecil.

Para pengusul juga menyoroti perlunya mekanisme yang lebih transparan dalam penetapan ambang batas, sehingga proses politik menjadi lebih inklusif dan representatif.

Jika revisi tersebut disetujui, dampaknya diperkirakan akan memengaruhi dinamika koalisi di DPR serta strategi kampanye partai pada pemilu mendatang. Penurunan ambang batas dapat membuka peluang bagi partai baru atau yang masih berkembang untuk masuk ke parlemen, yang pada gilirannya dapat memperkaya wacana kebijakan nasional.

Kelompok partai non‑parlemen menyerukan kepada Komisi Pemilihan Umum dan DPR untuk segera menyusun agenda pembahasan, serta meminta dukungan dari kalangan akademisi dan organisasi masyarakat sipil agar proses revisi berjalan objektif dan tidak memihak.