MPR: Reformasi Birokrasi Jangan Ciptakan Ketidakpastian Baru Bagi Guru

LintasWarganet.com – 11 Mei 2026 | Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan bahwa reformasi birokrasi harus dilaksanakan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian baru bagi para guru. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat pleno MPR yang membahas agenda reformasi aparatur negara.

Lestari mengingatkan bahwa guru merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan nasional, sehingga perubahan kebijakan harus mempertimbangkan kepastian kerja, jenjang karier, dan kesejahteraan mereka. Ia menilai bahwa tanpa kemauan politik yang kuat dari para pemangku kebijakan, reformasi dapat berbalik menjadi beban tambahan bagi tenaga pendidik.

Beberapa poin utama yang disorot dalam pidatonya antara lain:

• Penetapan regulasi yang jelas tentang jabatan fungsional dan struktural guru.
• Penyediaan mekanisme transisi yang adil bagi guru yang terdampak perubahan struktural.
• Peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen dan promosi.
• Penguatan dialog antara pemerintah, serikat guru, dan lembaga pendidikan.

Reaksi dari kalangan guru dan organisasi profesi cukup beragam. Sebagian mengapresiasi perhatian MPR terhadap isu ini, sementara yang lain menuntut konkretisasi rencana aksi serta timeline implementasi yang realistis. Mereka menekankan pentingnya konsultasi intensif sebelum kebijakan final ditetapkan.

Jika tidak ditangani dengan tepat, ketidakpastian yang muncul dapat menurunkan motivasi guru, memengaruhi kualitas pembelajaran, dan pada akhirnya berdampak pada pencapaian target pendidikan nasional.