Purbaya Bakal Tegur DJP soal Polemik Peserta PPS Terkait Tax Amnesty II

LintasWarganet.com – 11 Mei 2026 | Menteri Keuangan Purbaya akan menegur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait kontroversi seputar peserta Program Pengampunan Sementara (PPS) dalam pelaksanaan Tax Amnesty II. Teguran ini dimaksudkan untuk memastikan kebijakan perpajakan diterapkan dengan lebih hati-hati dan jelas.

Berbagai isu yang memicu polemik antara lain ketidakjelasan kriteria peserta PPS, potensi penyalahgunaan fasilitas pengampunan, serta dampaknya terhadap kepercayaan wajib pajak dan iklim investasi.

Ketidakjelasan kriteria peserta PPS yang berhak mengajukan Tax Amnesty II.
Potensi penyalahgunaan fasilitas pengampunan pajak oleh pihak tertentu.
Dampak negatif terhadap kepercayaan wajib pajak dan iklim investasi.

Purbaya menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh oleh DJP terhadap prosedur verifikasi dan monitoring, serta mengharapkan rekomendasi perbaikan yang akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan.

Jika langkah ini diikuti dengan tindakan konkret, beberapa hasil yang diharapkan meliputi:

Hasil yang Diharapkan	Manfaat
Penyempurnaan regulasi Tax Amnesty II	Meningkatkan transparansi dan keadilan bagi wajib pajak
Penguatan kontrol internal DJP	Meminimalisir risiko penyalahgunaan fasilitas pengampunan
Penegakan kepatuhan pajak yang lebih konsisten	Menumbuhkan iklim investasi yang lebih stabil

Pengamat ekonomi menilai langkah ini dapat menjadi sinyal positif bagi pasar, asalkan diiringi kebijakan preventif yang tidak hanya reaktif. Para pelaku usaha diharapkan menyesuaikan strategi perpajakan mereka dengan pedoman baru.

Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan pajak dan perlindungan hak wajib pajak melalui regulasi yang lebih jelas.