Sumpah Purbaya Yudhi Sadewa: Selama Saya Menjabat Menkeu, Tak Akan Keluarkan Tax Amnesty

LintasWarganet.com – 11 Mei 2026 | Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmennya untuk tidak mengeluarkan kebijakan tax amnesty selama masa jabatannya. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang dihadiri oleh wartawan ekonomi dan analis keuangan.

Purbaya menjelaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah memperkuat sistem perpajakan yang berkeadilan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan menciptakan iklim usaha yang lebih stabil. Ia menambahkan bahwa tax amnesty, yang pernah menjadi instrumen penggalangan pendapatan negara pada masa sebelumnya, tidak lagi relevan dengan agenda reformasi fiskal yang sedang dijalankan.

Berikut adalah beberapa poin utama yang disampaikan oleh Menteri Keuangan:

  • Penguatan basis pajak melalui digitalisasi dan integrasi data wajib pajak.
  • Peningkatan audit dan penegakan hukum terhadap penghindaran pajak.
  • Pengembangan insentif fiskal yang terarah untuk sektor-sektor strategis, bukan melalui amnesti pajak massal.
  • Komitmen menjaga stabilitas fiskal tanpa mengandalkan kebijakan satu‑off seperti tax amnesty.

Reaksi dari kalangan bisnis dan pakar ekonomi beragam. Sebagian mengapresiasi langkah tegas untuk menutup celah kebijakan yang dapat menimbulkan persepsi tidak adil, sementara yang lain khawatir kehilangan peluang bagi wajib pajak yang belum melaporkan seluruh kewajiban pajaknya.

Untuk memberikan gambaran, berikut rangkuman tax amnesty yang pernah dilaksanakan di Indonesia:

Tahun Target Pendapatan (Triliun Rp) Realisasi (Triliun Rp)
2010 19,5 16,8
2012 8,0 6,4
2015 33,0 33,9

Data tersebut menunjukkan variasi hasil yang signifikan, yang menjadi pertimbangan dalam menilai efektivitas kebijakan amnesti pajak.

Dengan menolak tax amnesty, pemerintah berharap dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui kepatuhan yang lebih tinggi. Purbaya menutup pernyataannya dengan menegaskan, “Kami akan terus bekerja demi menciptakan sistem pajak yang adil, transparan, dan mendukung iklim investasi yang sehat.”