Akademisi Berikan Saran atas Usulan Ambang Batas bagi Anggota DPRD

LintasWarganet.com – 09 Mei 2026 | Usulan pemberlakuan ambang batas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah partai politik mengusulkan batas minimum kursi yang harus dimiliki agar dapat masuk parlemen daerah.

Berbagai dosen dan peneliti dari fakultas ilmu politik, administrasi publik, serta hukum menanggapi usulan tersebut dengan serangkaian rekomendasi yang berfokus pada peningkatan kualitas perwakilan sekaligus menjaga keberagaman politik di tingkat daerah.

Berikut inti saran akademisi yang dikumpulkan melalui seminar dan kertas kerja:

• Penetapan ambang batas berbasis persentase suara nasional atau provinsi: Disarankan menggunakan batas minimal 3–5 % dari total suara sah di wilayah masing‑masing, bukan sekadar jumlah kursi.
• Penggunaan sistem proporsional terbuka: Memungkinkan pemilih memilih calon secara langsung, sehingga partai dengan dukungan tersebar dapat tetap memperoleh kursi.
• Evaluasi kinerja legislatif: Partai yang melewati ambang batas tetap harus memenuhi standar kinerja, misalnya tingkat partisipasi dalam rapat dan penyusunan kebijakan.
• Fasilitasi partai kecil dengan aliansi: Mendorong pembentukan koalisi atau aliansi strategis di antara partai kecil untuk menembus ambang batas tanpa mengorbankan keberagaman politik.
• Peninjauan periodik: Ambang batas harus dievaluasi setiap lima tahun sekali untuk menyesuaikan dengan dinamika politik dan demografi.

Para akademisi menekankan bahwa ambang batas bukan sekadar mekanisme penyaringan, melainkan alat untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas legislasi. Mereka juga mengingatkan bahwa penetapan batas terlalu tinggi dapat menyingkirkan partai‑partai berbasis kepentingan lokal yang memiliki peran penting dalam representasi masyarakat.

Selain itu, beberapa pakar menyoroti pentingnya transparansi proses legislasi serta pemberdayaan lembaga pengawas independen untuk memantau kepatuhan partai terhadap standar yang ditetapkan.

Dengan mengadopsi saran‑saran tersebut, diharapkan DPRD dapat berfungsi lebih optimal, menghasilkan kebijakan yang responsif, serta menjaga keseimbangan antara representasi politik yang luas dan kualitas legislasi yang tinggi.