Marak Kekerasan Seksual di Pesantren, Menag Susun Aturan Baru untuk Pengawasan dan Penindakan

LintasWarganet.com – 07 Mei 2026 | Kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren kembali mencuat setelah sejumlah laporan muncul dari berbagai daerah. Korban umumnya adalah santri perempuan yang mengalami pelecehan, pemerkosaan, atau eksploitasi seksual oleh pihak internal maupun eksternal pesantren.

Data Kementerian Agama yang dirilis pada awal tahun ini mencatat lebih dari seratus kasus yang telah dilaporkan sejak 2022, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2023. Situasi ini menimbulkan keprihatinan luas di kalangan masyarakat, lembaga keagamaan, dan aparat penegak hukum.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) segera menyusun aturan baru yang bertujuan memperkuat pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap kekerasan seksual di pesantren. Aturan tersebut diharapkan menjadi landasan operasional bagi seluruh jajaran kementerian, lembaga pendidikan agama, dan aparat penegak hukum.

Berikut adalah poin-poin utama dalam regulasi baru Kemenag:

1. Pengawasan Intensif: Pembentukan tim pengawas khusus di setiap provinsi yang melakukan inspeksi rutin ke pesantren, termasuk audit sistem perlindungan anak.
2. Pencegahan Edukatif: Wajib menyelenggarakan pelatihan anti‑seksual bagi santri, pengasuh, dan tenaga pendidik serta penyebaran materi literasi perlindungan anak.
3. Pelaporan dan Respons Cepat: Penetapan jalur pelaporan yang terintegrasi antara pesantren, Dinas Sosial, dan Polri, serta kewajiban tanggap dalam 24 jam setelah laporan diterima.
4. Penindakan Hukum: Penyidikan tegas oleh aparat kepolisian dengan prosedur khusus untuk kasus seksual di lingkungan pesantren, termasuk pemutusan hubungan kerja atau pencabutan izin operasional bagi lembaga yang terbukti lalai.
5. Rehabilitasi Korban: Penyediaan layanan psikologis, medis, dan bantuan hukum bagi korban serta keluarga.

Implementasi regulasi ini akan dimulai pada kuartal pertama 2024 dengan pendanaan khusus yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kementerian Agama menegaskan bahwa setiap pesantren wajib menandatangani nota kesepahaman sebagai prasyarat kelanjutan operasional.

Menag Abdul Mujib Ar-Rohman menekankan, “Kami tidak akan tinggal diam terhadap pelanggaran yang mengancam generasi muda. Aturan baru ini menjadi komitmen kami untuk melindungi hak asasi santri dan menegakkan keadilan.”

Pengawasan yang lebih ketat, edukasi yang berkelanjutan, serta penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat menurunkan angka kekerasan seksual di pesantren dan mengembalikan rasa aman bagi para santri.