LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 07 Mei 2026 | Sidang perdana Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) yang digelar pada tanggal 5 Mei 2024 mengungkapkan kejutan serius terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) baru untuk kepengurusan kubu MDP. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi keputusan tersebut, mengingat proses Muktamar VI yang berlangsung di Bali baru saja selesai.
Dalam sidang, anggota DPP menyoroti adanya dualisme kepengurusan yang muncul setelah Muktamar VI Bali. Satu pihak mengklaim SK lama masih berlaku, sementara pihak lain menyatakan SK baru telah sah karena telah diterbitkan oleh badan internal MDP. Dualisme ini kemudian menjadi fokus utama pembahasan dan memicu rujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
| Tanggal | Kejadian |
|---|---|
| 1‑4 Mei 2024 | Muktamar VI PBB di Bali, pemilihan kepengurusan baru |
| 5 Mei 2024 | Sidang perdana DPP, pengungkapan SK baru kubu MDP |
| 6‑7 Mei 2024 | Pengajuan gugatan ke PTUN Jakarta oleh pihak yang menolak SK baru |
Berikut beberapa reaksi utama yang muncul selama sidang:
- Anggota senior DPP menilai penerbitan SK baru tanpa proses musyawarah yang transparan melanggar prinsip demokrasi internal.
- Pengurus kubu MDP berargumen bahwa SK tersebut merupakan hasil keputusan rapat eksklusif yang sah secara prosedural.
- Beberapa delegasi mengusulkan pembentukan komisi khusus untuk menelusuri prosedur penerbitan SK dan menyelesaikan sengketa melalui mediasi internal.
Sengketa ini kini berada di tangan PTUN Jakarta, yang diharapkan dapat memberikan putusan akhir mengenai keabsahan SK baru. Jika putusan menguatkan SK lama, kepengurusan kubu MDP dapat dibatalkan, sementara putusan yang mendukung SK baru akan memperkuat posisi kubu tersebut dalam struktur kepengurusan PBB.
Implikasi politik dari keputusan ini cukup luas. Keberlanjutan dualisme kepengurusan dapat memecah basis dukungan partai, mempengaruhi strategi kampanye menjelang pemilihan umum berikutnya, dan menurunkan citra partai di mata publik.
Pengamat politik menilai bahwa penyelesaian sengketa ini menjadi momentum penting bagi PBB untuk memperbaiki mekanisme internal dan menegakkan transparansi demi menjaga kepercayaan anggota serta pemilih.