Beragam Kebijakan PKB Daerah Menghambat Transisi Kendaraan Listrik di Indonesia

LintasWarganet.com – 06 Mei 2026 | Pemerintah daerah di Indonesia menerapkan kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berbeda-beda untuk kendaraan listrik (EV), menimbulkan hambatan signifikan dalam upaya transisi nasional ke mobil berbasis listrik.

Beragam tarif PKB menyebabkan ketidakpastian bagi produsen, dealer, dan konsumen. Di beberapa provinsi, PKB untuk EV dibebaskan penuh, sementara di daerah lain tarifnya mencapai dua digit persen dari nilai kendaraan, bahkan lebih tinggi daripada pajak untuk kendaraan berbahan bakar fosil.

Berikut gambaran umum perbedaan tarif PKB yang saat ini berlaku:

Variasi tarif ini memengaruhi biaya total kepemilikan (Total Cost of Ownership) EV secara signifikan. Konsumen di wilayah dengan tarif tinggi harus menanggung biaya tahunan yang dapat menambah ratusan ribu rupiah, sehingga menurunkan daya tarik mobil listrik dibandingkan mobil konvensional.

Selain beban pajak, perbedaan kebijakan juga memengaruhi pengembangan infrastruktur pengisian daya. Daerah yang memberikan insentif pajak cenderung menarik investasi untuk stasiun pengisian, sementara wilayah dengan tarif PKB tinggi belum menunjukkan minat yang sama, mengakibatkan jaringan pengisian yang masih terbatas.

Para pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan, menilai bahwa harmonisasi kebijakan PKB antar daerah diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang stabil. Salah satu usulan adalah penetapan tarif PKB standar secara nasional atau pemberian subsidi khusus bagi daerah yang belum mengimplementasikan kebijakan bebas pajak.

Jika tidak ada langkah terkoordinasi, risiko terhambatnya adopsi EV dapat berimbas pada target pemerintah untuk mencapai 20% kendaraan listrik di jalan raya pada tahun 2025. Oleh karena itu, konsolidasi kebijakan pajak menjadi prioritas dalam rangka mempercepat transisi menuju transportasi yang lebih bersih dan berkelanjutan.