Pemerintah Perkuat Hak untuk Dilupakan dalam RUU HAM

LintasWarganet.com – 04 Mei 2026 | Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi hak digital warga dengan mengusulkan penambahan konsep “hak untuk dilupakan” ke dalam Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (RUU HAM). Kebijakan ini dirancang untuk memberi warga kendali lebih besar atas data pribadi yang tersebar di dunia maya, terutama setelah data tersebut tidak lagi relevan atau melanggar privasi.

Beberapa poin kunci dalam usulan tersebut meliputi:

• Penetapan mekanisme resmi bagi pemohon untuk menyampaikan permintaan penghapusan data.
• Wewenang Komisi Perlindungan Data Pribadi (KPD) untuk mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap hak ini.
• Ketentuan sanksi administratif bagi pelanggar, mulai dari peringatan hingga denda yang signifikan.
• Pengecualian khusus untuk data yang dibutuhkan dalam kepentingan umum, seperti data kesehatan publik atau investigasi kriminal.

Penguatan hak untuk dilupakan ini diharapkan dapat menyamakan standar perlindungan data Indonesia dengan regulasi internasional, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. Namun, kebijakan tersebut juga menimbulkan perdebatan di kalangan industri teknologi yang mengkhawatirkan beban administratif dan potensi menghambat inovasi.

Berbagai organisasi masyarakat sipil, termasuk Lembaga Advokasi Hak Digital, menyambut baik langkah ini sebagai upaya menyeimbangkan kepentingan ekonomi digital dengan hak asasi manusia. Mereka menekankan pentingnya transparansi proses dan edukasi publik agar hak ini dapat dimanfaatkan secara efektif.

Sementara itu, beberapa pakar hukum mengingatkan bahwa implementasi yang terlalu ketat dapat menimbulkan konflik dengan kebebasan berekspresi dan hak publik untuk mengakses informasi. Oleh karena itu, mereka mengusulkan adanya mekanisme banding yang independen untuk menilai setiap kasus secara adil.

RUU HAM kini sedang berada dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika disetujui, regulasi ini akan menjadi landasan hukum pertama di Indonesia yang secara eksplisit mengatur hak untuk dilupakan, membuka jalan bagi perlindungan data pribadi yang lebih kuat di era digital.