LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 03 Mei 2026 | Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyampaikan kritik tajam kepada para pemimpin negara Eropa pada sebuah konferensi pers di Teheran, menuding adanya bias dalam penanganan isu program nuklir Iran. Ia menegaskan bahwa sikap diskriminatif tersebut menghambat upaya diplomatik yang sedang berlangsung dan dapat memperburuk ketegangan di kawasan.
Araghchi menyoroti tiga hal utama yang ia nilai tidak adil dari pihak Eropa:
- Penekanan berulang pada tuduhan bahwa Iran berniat mengembangkan senjata nuklir, padahal Tehran menegaskan programnya bersifat damai.
- Pembatasan akses tim inspeksi internasional yang dianggap tidak proporsional dibandingkan dengan negara lain yang memiliki fasilitas serupa.
- Pengecualian Iran dari diskusi multilateral tertentu, sementara negara-negara lain tetap diberi ruang suara dalam forum yang sama.
Dalam pernyataannya, Araghchi menegaskan bahwa Iran tetap berkomitmen pada Kesepakatan Bersama (JCPOA) dan bersedia bekerjasama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk memastikan transparansi. Ia juga menambahkan bahwa Iran tidak menolak dialog, namun mengharapkan perlakuan yang setara dan tidak memihak.
Sementara itu, beberapa pejabat Eropa menanggapi kritik tersebut dengan menyatakan bahwa kebijakan mereka didasarkan pada bukti intelijen dan kepatuhan terhadap standar non‑proliferasi global. Mereka menekankan pentingnya menegakkan resolusi PBB dan memastikan bahwa semua negara mengikuti aturan yang sama.
Ketegangan ini muncul di tengah upaya internasional untuk menghidupkan kembali JCPOA, yang sempat terhenti setelah penarikan Amerika Serikat pada 2018. Negosiasi kembali melibatkan lima pihak utama: Iran, Amerika Serikat, Rusia, China, serta Uni Eropa. Kritik Araghchi dapat menjadi faktor tambahan yang memengaruhi dinamika perundingan, terutama dalam menilai kepercayaan antara Tehran dan negara-negara Barat.
Para analis menilai bahwa jika persepsi bias terus berlanjut, Iran mungkin akan memperkuat kebijakan luar negeri yang lebih mandiri, termasuk memperluas kerja sama dengan negara-negara non‑ Barat. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa eskalasi retorika dapat merusak prospek pencapaian kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.