Realita Pahit Driver Ojek Online: Dari Tarik Rp16 Ribu Hanya Dapat Rp10 Ribu, Tagih Janji Prabowo di May Day 2026

LintasWarganet.com – 01 Mei 2026 | Ratusan pengemudi ojek online (ojol) berbaris di sekitar Monas pada perayaan May Day 2026, Jumat 1 Mei, membawa harapan besar agar Presiden Prabowo Subianto menepati janji-janji yang pernah diucapkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Demonstrasi ini menjadi sorotan publik setelah banyak driver mengeluhkan kesenjangan antara tarif yang tercatat dan uang yang sebenarnya mereka terima.

Berbagai faktor menyebabkan besarnya potongan tersebut, antara lain:

• Komisi platform ojek yang berkisar antara 20-25%.
• Biaya layanan tambahan seperti asuransi dan biaya administrasi.
• Pajak penghasilan yang dikenakan secara otomatis pada setiap transaksi.

Keluhan ini bukan hal baru. Sejak awal operasional layanan ojek online, para driver telah secara rutin menuntut transparansi perhitungan tarif dan penurunan biaya layanan. Namun, respons platform cenderung menekankan bahwa komisi tersebut diperlukan untuk pemeliharaan aplikasi, keamanan penumpang, dan program insentif.

Pada hari demonstrasi, para driver menuntut Prabowo Subianto, yang baru saja dilantik sebagai Presiden, agar:

1. Mengeluarkan regulasi yang mengatur batas maksimal komisi platform.
2. Memberikan subsidi atau insentif pajak bagi driver ojek online berpenghasilan rendah.
3. Menyediakan program jaminan sosial yang terjangkau, termasuk asuransi kesehatan dan pensiun.

Para pemimpin aksi menekankan bahwa May Day bukan sekadar peringatan hari buruh internasional, melainkan momentum untuk menegaskan kembali janji-janji politik yang telah disampaikan selama kampanye. Mereka menyoroti slogan kampanye Prabowo yang menekankan “kesejahteraan pekerja informal” dan menuntut agar kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk konkret.

Selain menuntut keadilan tarif, driver juga menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur penunjang, seperti tempat istirahat yang layak, akses listrik untuk mengisi daya kendaraan listrik, serta fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau. Mereka berharap kebijakan pemerintah tidak hanya bersifat simbolik, melainkan menyentuh masalah sehari-hari yang mereka hadapi.

Ke depan, serikat pengemudi berencana mengadakan pertemuan reguler dengan perwakilan platform dan kementerian tenaga kerja untuk merumuskan standar tarif yang lebih adil. Mereka juga menyiapkan data lebih rinci mengenai pengeluaran harian, termasuk bahan bakar, perawatan kendaraan, dan biaya hidup, guna memperkuat posisi tawar dalam negosiasi.

Demonstrasi di Monas ini menandai titik penting dalam dialog antara pemerintah, platform digital, dan pekerja informal. Keberhasilan atau kegagalan dalam menanggapi tuntutan ini akan menjadi indikator seberapa serius komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan janji-janji kesejahteraan bagi sektor pekerja yang semakin penting dalam perekonomian digital Indonesia.