LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 01 Mei 2026 | Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad P. Bolombo menegaskan bahwa penetapan batas desa menjadi prioritas utama pemerintah pusat untuk mengurangi potensi perselisihan wilayah. Menurutnya, penegasan batas desa secara tepat dapat mencegah konflik agraria, sengketa lahan, dan pertikaian antarwarga.
Program ini menargetkan penyelesaian perbatasan di sekitar lima ribu desa di seluruh Indonesia. Fokus utama ditujukan pada wilayah-wilayah yang selama ini mengalami tumpang tindih klaim administratif atau belum memiliki peta batas yang sah. Pemerintah berencana melaksanakan survei lapangan, pemetaan digital, serta pendataan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Berikut langkah-langkah utama yang akan dilaksanakan:
- Identifikasi desa yang belum memiliki batas resmi melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Pelaksanaan pemetaan menggunakan teknologi GIS dan drone untuk menghasilkan data yang akurat.
- Verifikasi hasil pemetaan oleh tim gabungan Dirjen Pemdes, BPN, dan BIG.
- Penyusunan dokumen legalitas batas desa yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat setempat.
- Penerbitan Peraturan Menteri yang mengatur mekanisme penyelesaian batas desa secara berkelanjutan.
Target penyelesaian diharapkan tercapai dalam tiga tahun ke depan, dengan alokasi anggaran khusus yang diintegrasikan dalam APBN serta dukungan dana dari pemerintah daerah. Selain mengurangi konflik, penetapan batas yang jelas diproyeksikan dapat meningkatkan kepastian hukum bagi investasi, mempermudah program pembangunan desa, serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa.
Direktur Jenderal juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses ini. Masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan selama tahap penyusunan batas serta ikut serta dalam sosialisasi agar hasil akhir dapat diterima secara luas.
Dengan upaya ini, Kemendagri berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, memperkuat otonomi desa, dan menurunkan tingkat sengketa wilayah yang selama ini menjadi beban bagi aparat keamanan dan pemerintah daerah.