Batal Gelar Konferensi Pers, Kemenkeu Era Prabowo Perdana Sampaikan Realisasi APBN KiTA Lewat Siaran Pers

LintasWarganet.com – 30 April 2026 | Pada hari Senin, Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Prabowo Subianto membatalkan rencana konferensi pers yang semula dijadwalkan untuk menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026. Sebagai gantinya, kementerian tersebut merilis data resmi melalui siaran pers yang dipublikasikan secara daring dan disebarkan ke media massa.

Dalam pernyataan resmi, Menteri Keuangan menegaskan bahwa meskipun situasi ekonomi global masih diwarnai ketidakpastian, realisasi pendapatan, belanja, dan defisit APBN tahun 2026 tetap berada dalam batas yang dapat dikelola. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Berikut adalah rangkuman utama hasil realisasi APBN 2026:

Pendapatan negara mencapai Rp 2.350 triliun, menandakan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya berkat penerimaan pajak yang lebih kuat dan pendapatan non‑pajak yang stabil. Belanja pemerintah sebesar Rp 2.100 triliun diprioritaskan pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, sejalan dengan program pembangunan jangka panjang.

Defisit anggaran tercatat sebesar Rp 250 triliun, berada di bawah target yang telah ditetapkan dalam Rencana Penganggaran dan Kebijakan Fiskal (RPKF). Defisit yang lebih rendah ini memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan moneter dan memperkuat cadangan devisa.

Pengendalian fiskal ini terjadi di tengah tantangan eksternal, termasuk volatilitas harga komoditas, tekanan inflasi global, dan ketegangan geopolitik yang memengaruhi arus perdagangan. Kementerian Keuangan menyatakan kesiapan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal bila diperlukan, guna melindungi pertumbuhan ekonomi domestik.

Dengan menggunakan siaran pers sebagai sarana utama penyampaian data, Kementerian Keuangan berharap dapat memastikan transparansi dan akses informasi yang cepat bagi publik serta pemangku kepentingan.