Wagub Kalbar Lontarkan Sindiran Pedas ke Dedi Mulyadi: “Saya Cium Lututnya” Usai Rencana APBD Rp 6 Triliun

LintasWarganet.com – 30 April 2026 | Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), H. Syarifuddin, menanggapi rencana pembangunan daerah yang diumumkan oleh Gubernur Dedi Mulyadi dengan nada yang tak disangka‑duga. Dalam sebuah pertemuan di Balai Kota Pontianak, Syarifuddin menyebutkan, “Saya cium lututnya,” mengindikasikan rasa skeptisnya terhadap penggunaan APBD sebesar Rp 6 triliun untuk proyek‑proyek besar yang masih dipertanyakan manfaatnya bagi rakyat.

Kontroversi Anggaran Rp 6 Triliun

Gubernur Dedi Mulyadi, dalam rapat kerja bersama para pejabat daerah, menegaskan bahwa anggaran Rp 6 triliun akan dialokasikan untuk infrastruktur, pengembangan ekonomi, serta program kesejahteraan sosial. Namun, Syarifuddin menyoroti bahwa alokasi tersebut belum disertai dengan mekanisme pengawasan yang transparan, serta risiko terjadinya pemborosan dana publik.

“Kita tidak bisa menutup mata pada fakta bahwa APBD harus dikelola secara akuntabel. Jika tidak, rakyat akan menanggung beban pajak tanpa melihat hasil nyata,” ujar Wagub Kalbar sambil menambah sindiran yang memicu tawa sekaligus keprihatinan para hadirin.

Studi Kasus: Lamandau Menunjukkan Jalan Alternatif

Di sisi lain, keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang meraih penghargaan National Governance Award (NGA) 2026 menjadi contoh konkret bahwa daerah dapat menggerakkan perekonomian tanpa mengandalkan sepenuhnya pada APBD. Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, dalam wawancara di Metro TV, menekankan peran “creative financing” melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan kemitraan non‑APBD.

• Model ekonomi komunitas mandiri yang dikembangkan menghasilkan PDRB per kapita sekitar Rp 79,72 juta.
• Bazar UMKM Lamandau menjadi platform utama yang menstimulasi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah tanpa harus menunggu alokasi dana besar dari pemerintah pusat.
• Strategi pendanaan kreatif berhasil mengaktifkan ruang‑ruang ekonomi melalui sinergi lintas sektor, meminimalisir ketergantungan pada anggaran daerah.

Keberhasilan ini menimbulkan pertanyaan apakah Kalimantan Barat dapat mengadopsi pendekatan serupa atau tetap mengandalkan APBD yang besar namun berisiko.

Analisis Dampak dan Potensi Risiko

Penggunaan APBD Rp 6 triliun untuk proyek‑proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan fasilitas kesehatan memang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, tanpa kontrol ketat, potensi korupsi, overbudgeting, dan inefisiensi dapat menggerus kepercayaan publik.

Para pengamat ekonomi menilai bahwa kombinasi antara alokasi dana publik yang terarah dan inovasi pembiayaan non‑APBD dapat menghasilkan sinergi yang lebih efektif. Mereka menyarankan agar pemerintah provinsi mengintegrasikan mekanisme “creative financing” seperti yang dipraktekkan oleh Lamandau, sekaligus memperkuat sistem monitoring dan evaluasi anggaran.

Reaksi Masyarakat dan Tokoh Politik

Reaksi publik beragam. Sebagian warga Kalimantan Barat menyambut rencana pembangunan dengan harapan peningkatan lapangan kerja dan akses layanan publik. Namun, kelompok aktivis anti‑korupsi menuntut transparansi penuh, menyinggung pernyataan Wagub Kalbar sebagai sinyal penting bahwa kontrol internal harus diperketat.

Tokoh politik lain, termasuk anggota DPRD Kalbar, mengusulkan pembentukan tim independen yang akan menilai efektivitas penggunaan APBD, serta menyiapkan skema pembiayaan alternatif yang melibatkan swasta, lembaga keuangan, dan komunitas lokal.

Seiring dengan perdebatan ini, pemerintah provinsi mengumumkan rencana rapat koordinasi lintas sektor pada akhir bulan ini, dengan agenda utama meninjau rencana penggunaan APBD serta mengevaluasi potensi kolaborasi dengan sektor non‑pemerintah.

Jika strategi ini berhasil, Kalimantan Barat dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam mengoptimalkan sumber daya publik sekaligus memanfaatkan inovasi pembiayaan. Namun, kegagalan dalam mengelola dana sebesar Rp 6 triliun dapat menimbulkan konsekuensi politik dan ekonomi yang signifikan.

Dalam konteks ini, sindiran “Saya cium lututnya” yang dilontarkan oleh Wagub Kalbar tidak sekadar retorika, melainkan panggilan untuk akuntabilitas yang lebih ketat dalam pengelolaan dana publik. Pengalaman Lamandau menjadi bukti bahwa alternatif pembiayaan kreatif dapat menjadi jalan tengah yang mengurangi beban APBD sekaligus mempercepat pembangunan.

Ke depan, keputusan akhir mengenai alokasi APBD akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah provinsi untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan prinsip tata kelola keuangan yang bersih dan transparan.