KSPI Batal Demo di DPR, Pilih Gabung Aksi May Day di Monas Temui Presiden Prabowo

LintasWarganet.com – 30 April 2026 | Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memutuskan untuk membatalkan aksi demonstrasi yang direncanakan di dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari Senin, 1 Mei 2024. Keputusan ini diambil setelah koordinasi dengan pimpinan serikat pekerja lainnya dan pertimbangan strategi politik yang lebih luas.

Alih-alih menyalurkan aspirasi di DPR, ribuan buruh yang tergabung dalam KSPI beralih ke aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di Lapangan Merdeka, Monas, Jakarta. Aksi tersebut dipimpin oleh perwakilan serikat pekerja, LSM, serta aktivis hak-hak buruh.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima perwakilan KSPI untuk melakukan pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu ketenagakerjaan terbaru dibahas, antara lain kenaikan upah minimum, kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK), jaminan sosial, serta upaya meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja.

• Kenaikan Upah Minimum: Serikat menuntut kenaikan minimal 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
• PHK: Permintaan penetapan prosedur PHK yang transparan dan perlindungan bagi pekerja kontrak.
• Jaminan Sosial: Penguatan program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
• Produktivitas: Dorongan pada investasi teknologi yang tidak mengurangi lapangan kerja.

Presiden Prabowo menanggapi dengan menyatakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, namun menekankan pentingnya dialog bersama antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Ia juga menambahkan bahwa kebijakan upah minimum akan disesuaikan dengan inflasi dan kondisi ekonomi makro.

Aksi May Day di Monas berlangsung damai, dengan orasi singkat dari ketua KSPI, diskusi panel, serta penyampaian tuntutan melalui spanduk dan poster. Para peserta menegaskan bahwa keputusan membatalkan demo di DPR bukan berarti menurunkan semangat perjuangan, melainkan strategi untuk memperkuat tekanan lewat aksi massal yang lebih terlihat publik.

Pengamat politik menilai bahwa langkah KSPI ini mencerminkan dinamika hubungan antara serikat pekerja dan pemerintahan yang sedang berupaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial. Ke depan, hasil dari dialog ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang lebih pro-buruh, sekaligus menjaga iklim investasi yang kondusif.