LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 30 April 2026 | Komisi I DPR baru-baru ini melontarkan kritik tajam terhadap usulan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPPA) yang menyoroti penempatan gerbong perempuan di ujung rangkaian kereta sebagai solusi utama untuk meningkatkan keselamatan.
Menteri PPPA, dalam rapat kerja dengan pihak operator kereta, berargumen bahwa menempatkan penumpang perempuan pada gerbong akhir dapat meminimalkan risiko cedera saat terjadi kecelakaan, mengingat posisi tersebut dianggap lebih aman. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari anggota DPR yang menilai pendekatan tersebut bersifat diskriminatif dan mengalihkan fokus dari akar permasalahan keselamatan perkeretaapian.
Berikut poin‑poin utama yang disampaikan Komisi I DPR:
- Keselamatan bukan soal gender: Anggota DPR menegaskan bahwa standar keselamatan harus bersifat universal, tidak memandang jenis kelamin penumpang.
- Sistem sinyal dan infrastruktur: DPR menyoroti perlunya perbaikan pada sistem sinyal, rel, serta teknologi deteksi dini yang lebih canggih.
- Pelatihan dan prosedur darurat: Penekanan pada peningkatan kompetensi masinis, petugas stasiun, dan tim penyelamat dalam menanggapi situasi kritis.
- Audit independen: DPR mengusulkan audit keselamatan oleh lembaga independen untuk menilai kinerja operator kereta secara objektif.
- Anggaran khusus: Permintaan alokasi dana khusus bagi modernisasi infrastruktur dan pembaruan peralatan keselamatan.
Selain itu, anggota DPR menambahkan bahwa kebijakan menempatkan perempuan di ujung kereta dapat menimbulkan stigma dan mengabaikan fakta bahwa kecelakaan kereta biasanya terjadi akibat kegagalan mekanis atau human error, bukan posisi penumpang.
Dalam sidang komisi, Ketua Komisi I DPR, Joko Susilo, menegaskan, “Kita harus kembali ke prinsip dasar: sistem harus aman bagi semua penumpang, tanpa memandang gender. Mengalihkan perhatian pada posisi gerbong tidak menyelesaikan masalah struktural yang sudah lama mengganggu industri perkeretaapian.”
Menteri PPPA menanggapi kritik tersebut dengan menyatakan akan meninjau kembali usulan kebijakan dan membuka dialog lebih intensif dengan DPR serta stakeholder terkait, termasuk Kementerian Perhubungan dan perusahaan operator kereta.
Pengamat transportasi menilai bahwa perdebatan ini membuka peluang bagi pemerintah untuk mempercepat reformasi keselamatan perkeretaapian, termasuk penerapan teknologi berbasis AI untuk monitoring jalur, serta peningkatan standar keselamatan yang sejalan dengan standar internasional.
Ke depan, DPR berencana mengadakan rapat lanjutan untuk menilai progres implementasi rekomendasi keselamatan, sekaligus meminta laporan berkala dari Kementerian Perhubungan mengenai status modernisasi infrastruktur kereta api di seluruh wilayah Indonesia.