Trump Klaim Negara-Negara Siap Dukung Blokade Selat Hormuz, Inggris Jadi Pengecualian Pertama
Trump Klaim Negara-Negara Siap Dukung Blokade Selat Hormuz, Inggris Jadi Pengecualian Pertama

Trump Klaim Negara-Negara Siap Dukung Blokade Selat Hormuz, Inggris Jadi Pengecualian Pertama

LintasWarganet.com – 30 April 2026 | Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan kebijakan kerasnya terhadap Iran dengan mengumumkan rencana memperpanjang blokade laut di Selat Hormuz hingga berbulan‑bulan. Menurutnya, blokade tersebut lebih efektif daripada serangan militer dalam memaksa Tehran menyerah dan membuka kembali jalur perdagangan minyak dunia.

Blokade yang Diperpanjang dan Dampaknya

Trump menyatakan pada sejumlah wawancara, termasuk di Fox News dan Axios, bahwa Iran berada dalam “keadaan runtuh” dan membutuhkan pembukaan Selat Hormuz sesegera‑mungkin. Ia menambahkan bahwa blokade akan “mengecekik” ekonomi Tehran, memaksa mereka kembali ke meja perundingan. Rencana itu mencakup penutupan pelabuhan Iran secara total serta pemantauan intensif terhadap kapal‑kapal yang melintasi selat strategis itu.

Langkah tersebut telah memicu lonjakan harga minyak mentah Brent, yang melambung lebih dari 7% menjadi sekitar $119,70 per barel, level tertinggi sejak awal perang Ukraina. Pasar energi global menanggapi dengan kekhawatiran bahwa gangguan di Selat Hormuz—yang menyumbang sekitar satu per lima pasokan minyak dunia—akan berlanjut.

Negosiasi yang Gagal dan Tuntutan Iran

Iran, melalui perantara di Pakistan, mengirimkan proposal damai yang menawarkan pembukaan selat dengan syarat AS menghentikan blokade pelabuhan Iran. Trump menanggapi dengan skeptis, menekankan bahwa proposal tersebut belum menyentuh isu program nuklir Tehran. Dalam sebuah unggahan di Truth Social, ia menolak tawaran Iran, menyatakan bahwa Tehran harus menghentikan program nuklirnya sebelum ada langkah lebih lanjut.

Ketegangan diplomatik semakin memuncak ketika Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan konsekuensi berbahaya jika AS dan Israel melanjutkan operasi militer terhadap Iran. Sementara itu, Wakil Presiden AS JD Vance dilaporkan membatalkan perjalanan ke Pakistan untuk berunding, menambah keraguan atas keseriusan Washington dalam diplomasi.

Koalisi Internasional dan Penolakan Inggris

Untuk mengurangi beban sendiri, pemerintahan Trump berupaya membentuk koalisi internasional bernama Maritime Freedom Construct (MFC). Koalisi ini direncanakan menjadi jaringan diplomatik dan militer yang membantu mengamankan navigasi di Selat Hormuz serta menegakkan sanksi terhadap Iran.

Namun, upaya tersebut mendapat penolakan pertama dari Inggris. Dalam pernyataan resmi, kementerian luar negeri Inggris menegaskan bahwa negara tersebut tidak akan bergabung dalam koalisi yang dipimpin AS dan menolak mengirimkan kapal perang atau sumber daya lain untuk mendukung blokade. Penolakan ini menandai perbedaan pandangan di antara sekutu tradisional AS terkait strategi keamanan di kawasan Timur Tengah.

Reaksi Dalam Negeri Amerika

Di dalam negeri, kebijakan blokade Trump menghadapi tekanan politik yang signifikan. Beberapa anggota Kongres menyoroti batasan War Powers Resolution 1973, yang mengharuskan persetujuan legislatif setelah 60 hari operasi militer. Selain itu, kenaikan harga bahan bakar menimbulkan keluhan publik, menambah beban bagi pemerintahan Trump yang tengah berusaha menyeimbangkan antara tekanan internasional dan kepuasan pemilih domestik.

Pejabat Gedung Putih mengakui ketidakpastian mengenai siapa yang mewakili Iran dalam negosiasi—apakah Garda Revolusi atau diplomat resmi—dan menilai bahwa blokade dapat dipertahankan selama “beberapa minggu hingga beberapa bulan” tergantung pada respons Tehran.

Kesimpulan

Strategi blokade Selat Hormuz yang dipimpin Trump menimbulkan dinamika geopolitik yang kompleks. Sementara Presiden AS menegaskan bahwa blokade akan berlanjut hingga Iran menyerah, penolakan Inggris untuk bergabung dalam koalisi MFC menandai retakan dalam aliansi Barat. Di tengah tekanan ekonomi global dan domestik, kebijakan ini tetap menjadi titik fokus perdebatan tentang efektivitas diplomasi versus tindakan militer dalam menyelesaikan konflik Iran‑AS.