Jelang Muktamar ke-35, PBNU Jadi Pusat Perebutan Kepentingan

LintasWarganet.com – 29 April 2026 | Menjelang Muktamar ke-35 PBNU yang dijadwalkan pada tahun 2026, persaingan untuk mengisi posisi Ketua Umum dan Rais Aam kembali memanas. Dinamika ini tidak hanya melibatkan elemen internal Nahdlatul Ulama, melainkan juga partai politik, kalangan birokrasi, dan kelompok kepentingan lain yang melihat organisasi massa terbesar di Indonesia sebagai arena strategis.

Beberapa faktor utama yang memicu persaingan ini antara lain:

• Kekuatan politik: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara tradisional berafiliasi erat dengan PBNU, sehingga kepemimpinan organisasi berpotensi memengaruhi basis pemilih partai.
• Pengaruh pemerintah: Kementerian Agama dan lembaga‑lembaga negara lainnya kerap menjalin kemitraan dengan PBNU dalam program sosial‑keagamaan, menjadikan posisi tertinggi dalam organisasi sebagai pintu masuk kebijakan publik.
• Kepentingan ekonomi: Jaringan bisnis yang beroperasi melalui jaringan pesantren dan lembaga keuangan Islam melihat kepemimpinan PBNU sebagai faktor penentu dalam alokasi sumber daya.

Di dalam tubuh NU, muncul beberapa koalisi yang berusaha mengamankan dukungan anggota. Koalisi “Reformasi Moderat” menekankan transparansi, akuntabilitas serta pembaruan struktural, sementara koalisi “Tradisionalis” berfokus pada pelestarian nilai‑nilai klasik dan peran tradisional ulama. Kedua koalisi ini bersaing memperebutkan suara delegasi dalam Muktamar.

Sementara itu, PKB berusaha menempatkan tokoh yang memiliki jaringan luas di kalangan kader NU, berharap dapat memperkuat posisi partai pada pemilu mendatang. Di sisi lain, sejumlah organisasi masyarakat sipil dan lembaga keagamaan lain mengawasi proses tersebut untuk memastikan bahwa dinamika politik tidak menggerogoti independensi keagamaan PBNU.

Pengamat menilai bahwa hasil Muktamar ke-35 akan menjadi indikator utama bagaimana NU menavigasi tekanan politik dan ekonomi sambil mempertahankan legitimasi religiusnya. Keputusan yang diambil pada Muktamar nanti akan memengaruhi arah kebijakan sosial‑keagamaan, hubungan dengan pemerintah, serta posisi NU dalam peta politik nasional selama lima tahun ke depan.