Rocky Gerung Kritik Menteri Mantan Napi Saat Hadiri Reshuffle Kabinet Prabowo di Istana
Rocky Gerung Kritik Menteri Mantan Napi Saat Hadiri Reshuffle Kabinet Prabowo di Istana

Rocky Gerung Kritik Menteri Mantan Napi Saat Hadiri Reshuffle Kabinet Prabowo di Istana

LintasWarganet.com – 27 April 2026 | Rocky Gerung muncul di Istana pada acara reshuffle Kabinet Prabowo Subianto, bersama Menteri Mantan Napi, Jumhur Hidayat. Kehadiran keduanya menarik perhatian publik karena pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Gerung.

Dalam wawancara singkat, Gerung menyoroti fakta bahwa Jumhur Hidayat, yang pernah dipenjara karena kasus korupsi, kini memegang posisi menteri. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penunjukan pejabat publik, serta mengingatkan bahwa kepercayaan publik tidak bisa dipulihkan secara instan.

  • Gerung menegaskan bahwa “pemberian jabatan kepada mantan narapidana harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat”.
  • Ia menambahkan bahwa “kebijakan reshuffle tidak boleh menjadi ajang politisasi kembali terhadap kasus hukum masa lalu”.
  • Menurutnya, masyarakat harus diberi ruang untuk menilai kinerja menteri secara objektif, bukan sekadar latar belakang hukum.

Jumhur Hidayat menjawab bahwa ia telah menjalani proses rehabilitasi dan berkomitmen untuk berkontribusi pada reformasi birokrasi. Ia juga mengaku bahwa pengalaman masa lalu menjadi pelajaran penting dalam melaksanakan tugas publik.

Acara reshuffle yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan tersebut menandai pergantian sejumlah posisi kunci, termasuk penggantian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Namun, sorotan media lebih banyak tertuju pada perdebatan etika penunjukan pejabat yang pernah terlibat kasus hukum.

Pengamat politik menilai bahwa pernyataan Rocky Gerung dapat memicu diskusi lebih luas tentang standar moral dalam pemerintahan, terutama menjelang pemilihan umum yang akan datang. Mereka menekankan bahwa integritas pejabat publik menjadi faktor krusial dalam memenangkan kepercayaan rakyat.