LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 26 April 2026 | Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR) kembali menegaskan komitmennya terhadap perlindungan anak setelah terungkap kasus kekerasan di sebuah fasilitas penitipan anak (daycare) di Yogyakarta. Anggota DPR dari beberapa fraksi menyerukan pencabutan izin operasional daycare tersebut serta penuntutan tegas terhadap pelaku yang terlibat.
Kasus yang memicu kecaman publik melibatkan tindakan fisik dan psikologis terhadap anak‑anak usia dini yang berada di bawah pengawasan staf daycare. Setelah laporan diterima, tim investigasi internal dan kepolisian melakukan penyelidikan, namun proses hukum masih berjalan.
Dalam rapat komisi terkait, DPR menuntut agar otoritas setempat segera mencabut izin penyelenggaraan daycare tersebut sebagai tindakan preventif. Mereka menekankan bahwa izin operasional harus bergantung pada standar keselamatan dan kesejahteraan anak yang ketat, serta harus dapat ditinjau kembali bila terdapat pelanggaran serius.
Selain pencabutan izin, DPR menuntut agar pelaku kekerasan dikenakan hukuman penjara. “Tidak ada tempat bagi siapa pun yang menyakiti anak‑anak kita. Penegakan hukum harus tegas dan memberikan efek jera,” ujar salah satu anggota DPR.
Langkah-langkah yang diusulkan DPR meliputi:
- Peninjauan kembali semua izin daycare di daerah Yogyakarta dengan audit independen.
- Peningkatan pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga pengasuh serta staff daycare.
- Penerapan sistem pelaporan anonim yang memudahkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran.
- Pembentukan satuan khusus di kepolisian yang fokus pada kasus kekerasan terhadap anak di fasilitas edukasi non‑formal.
Organisasi perlindungan anak setempat menyambut baik inisiatif DPR, namun menekankan pentingnya tindakan lanjutan yang konsisten. Mereka meminta pemerintah daerah meningkatkan anggaran pengawasan dan memperkuat regulasi yang mengatur standar operasional daycare.
Kasus ini juga memicu perdebatan publik mengenai kualitas kontrol pada layanan penitipan anak di Indonesia. Banyak orang tua kini lebih berhati‑hati dalam memilih daycare, menuntut transparansi serta akreditasi resmi.
DPR menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mengadvokasi kebijakan yang menempatkan kepentingan anak di atas kepentingan komersial. Harapannya, tindakan tegas ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menegakkan hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan bebas kekerasan.