Bersaksi di Sidang Perkara Korupsi Satelit Kemhan, 2 Purnawirawan TNI Kompak Sebut Negara Belum Keluar Uang

LintasWarganet.com – 25 April 2026 | Sidang perkara dugaan korupsi pengadaan satelit orbit 123 derajat bujur timur yang sedang digelar di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terus berlanjut. Pada Jumat, 24 April 2024, dua mantan pejabat tinggi Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang kini menjadi purnawirawan TNI hadir sebagai saksi.

Kedua saksi tersebut menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penyaluran dana negara untuk proyek satelit tersebut, meskipun proses pengadaan telah memasuki tahap lanjutan. Pernyataan ini menambah kompleksitas kasus yang melibatkan dugaan penyimpangan anggaran sebesar puluhan miliar rupiah.

Berikut rangkaian fakta utama yang terungkap hingga kini:

• Pengadaan satelit dengan orbit 123°E dimulai pada 2022, dengan target meningkatkan kemampuan komunikasi militer.
• Penunjukan kontraktor utama diduga tidak melalui prosedur lelang terbuka, memicu kecurigaan adanya kolusi.
• Anggaran yang dialokasikan mencapai lebih dari Rp 10 triliun, namun belum ada bukti transfer dana ke pihak pelaksana.
• Saksi purnawirawan menegaskan bahwa proses pembayaran belum dimulai karena masih menunggu keputusan akhir dari Kementerian Keuangan.
• Jaksa Penuntut Umum menuntut tiga pejabat Kemhan dan dua pengusaha terkait atas dugaan gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, dan penggelapan dana.

Para pengamat menilai bahwa pernyataan purnawirawan tersebut dapat menjadi faktor penting dalam penilaian hakim, terutama terkait dengan bukti aliran dana. Jika terbukti bahwa negara memang belum mengeluarkan uang, tuduhan penggelapan dana mungkin harus direvisi menjadi penyalahgunaan prosedur pengadaan.

Kasus ini juga menyoroti perlunya transparansi dalam proyek strategis pertahanan, mengingat satelit memiliki peran krusial dalam jaringan komunikasi militer dan keamanan nasional. Pengawasan yang ketat diharapkan dapat mencegah terulangnya praktik korupsi serupa di masa depan.