Ferry Irwandi Ungkap Kejanggalan Kasus Ibam Chromebook: Penerima Suap Hanya Saksi, Konsultan Subkon Dijatuhi 22,5 Tahun Penjara

LintasWarganet.com – 25 April 2026 | Jakarta – Mantan anggota DPR dan pengamat kebijakan publik, Ferry Irwandi, mengejutkan publik dengan mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam penyelidikan kasus ibam (indikasi barang ada di muka) Chromebook yang melibatkan praktik suap. Menurutnya, proses penyidikan tidak mencerminkan keadilan karena pihak yang menerima suap justru dijadikan saksi, sementara konsultan subkontraktor yang diduga menjadi otak di balik skema tersebut dijatuhi hukuman penjara selama 22,5 tahun.

Ferry menegaskan bahwa penyidikan seharusnya menitikberatkan pada para pelaku utama, bukan pada korban atau pihak yang hanya menjadi saksi. Ia menambahkan bahwa adanya perbedaan perlakuan ini menimbulkan persepsi bahwa sistem hukum masih rentan terhadap intervensi politik dan ekonomi.

Berikut rangkuman temuan utama yang disampaikan oleh Ferry Irwandi:

• Skema suap melibatkan pejabat tinggi di lembaga pengadaan barang dan jasa yang memberi sinyal untuk memfasilitasi pembelian Chromebook secara tidak wajar.
• Penerima suap, yang merupakan pejabat daerah, hanya dipanggil sebagai saksi dalam persidangan, padahal bukti menunjukkan peran aktifnya dalam proses pengadaan.
• Konsultan subkontraktor, yang diduga merancang struktur korupsi, dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 22,5 tahun serta denda yang signifikan.
• Pengadilan mengabaikan sejumlah bukti digital yang dapat menguatkan tuduhan terhadap penerima suap, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang integritas proses peradilan.

Ferry Irwandi mengajak masyarakat dan lembaga pengawas untuk menuntut transparansi lebih lanjut, termasuk permohonan peninjauan kembali terhadap keputusan yang menjadikan penerima suap hanya sebagai saksi. Ia juga mengingatkan pentingnya reformasi sistem pengadaan publik agar tidak lagi menjadi ajang praktik korupsi.

Kasus ini menambah daftar panjang skandal korupsi di sektor teknologi informasi, khususnya dalam pengadaan perangkat keras untuk instansi pemerintah. Para pengamat menilai bahwa penegakan hukum yang tegas terhadap konsultan subkontraktor dapat menjadi sinyal positif, namun perlunya tindakan lanjutan untuk menjerat semua pihak yang terlibat.