Yusril: Pemerintah Menunggu Penyelesaian Draf RUU Pemilu di DPR

LintasWarganet.com – 25 April 2026 | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pemerintah saat ini masih menunggu selesainya penyusunan rancangan Undang‑Undang Pemilu (RUU Pemilu) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Yusril, proses legislasi tersebut menjadi prasyarat penting sebelum pemerintah dapat melaksanakan langkah‑langkah persiapan pemilihan umum yang dijadwalkan pada 2024.

Ia menekankan bahwa meskipun pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan pendukung, seperti penataan data pemilih dan penguatan institusi penyelenggara, semua itu tidak dapat berjalan efektif tanpa dasar hukum yang final. “Kami siap melaksanakan apa yang tertuang dalam undang‑undang, namun sampai RUU Pemilu selesai dibahas dan disahkan, kami tidak bisa melangkah lebih jauh,” ujar Yusril dalam sebuah konferensi pers.

Berikut beberapa poin utama yang disorot Yusril terkait proses penyusunan RUU Pemilu:

• Ruang lingkup pembahasan mencakup perubahan sistem pemilu, mekanisme pendanaan kampanye, serta penguatan pengawasan pemilu.
• DPR diperkirakan menyelesaikan pembahasan dalam beberapa putaran rapat komisi terkait sebelum akhir tahun 2024.
• Pemerintah menunggu hasil akhir untuk dapat menyesuaikan kebijakan administratif, termasuk penetapan jadwal pendaftaran calon dan pembentukan tim teknis pemilu.
• Yusril menegaskan pentingnya konsensus politik agar tidak terjadi penundaan yang berpotensi memengaruhi kelancaran proses demokrasi.

Selain itu, Yusril menambahkan bahwa pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan semua pihak, termasuk partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional, guna memastikan bahwa RUU Pemilu yang nantinya disahkan dapat mencerminkan aspirasi luas masyarakat Indonesia.

Jika RUU Pemilu berhasil diselesaikan tepat waktu, pemerintah berencana segera mengimplementasikan sejumlah langkah operasional, seperti:

1. Pembaruan basis data pemilih secara terintegrasi.
2. Pelatihan bagi petugas penyelenggara di tingkat daerah.
3. Peningkatan sistem keamanan siber untuk melindungi integritas proses pemungutan suara.

Yusril menutup pernyataannya dengan harapan agar proses legislasi dapat berjalan lancar, tanpa intervensi politik yang berlebihan, sehingga pemilihan umum mendatang dapat dilaksanakan dengan kredibilitas tinggi.