LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 24 April 2026 | Inggris dan Prancis menandatangani perjanjian kerja sama tiga tahun untuk menekan alur migrasi tidak sah melalui Selat Inggris. Pemerintah Inggris menyetujui pembayaran sebesar Rp11,6 triliun (sekitar £8,5 miliar) kepada Prancis sebagai bagian dari upaya bersama memblokir kedatangan imigran ilegal.
Kesepakatan ini mencakup peningkatan operasi patroli laut, pertukaran intelijen, serta dukungan teknis bagi otoritas perbatasan Prancis. Dalam rangkaian langkah tersebut, Inggris akan menyediakan dana untuk memperkuat kapal patroli, pesawat pengintai, serta sistem deteksi maritim canggih.
Beberapa poin penting dari perjanjian:
- Durasi kerja sama: tiga tahun, dengan kemungkinan perpanjangan.
- Jumlah dana: Rp11,6 triliun, dialokasikan khusus untuk operasi penegakan hukum di perairan Selat Inggris.
- Fokus utama: pencegahan penyelundupan manusia, penangkapan kapal pengapung, dan penindakan terhadap jaringan kriminal transnasional.
- Penambahan sumber daya: penambahan 20 kapal patroli dan 5 pesawat pengintai bagi Prancis.
- Penguatan koordinasi: pembentukan pusat komando bersama di Calais.
Perjanjian ini muncul setelah meningkatnya tekanan politik di kedua negara untuk mengatasi krisis migrasi yang semakin kompleks. Pemerintah Inggris mengklaim bahwa investasi ini akan mengurangi tekanan pada fasilitas penampungan di pulau-pulau Inggris serta menurunkan angka masuknya imigran ilegal melalui jalur laut.
Di sisi lain, otoritas Prancis menegaskan komitmen mereka untuk menegakkan hukum perbatasan dan melindungi wilayah mereka dari penyusupan. Menteri Dalam Negeri Prancis menyatakan bahwa dukungan finansial dari Inggris akan memperkuat kemampuan operasional mereka dalam memerangi jaringan penyelundupan manusia.
Reaksi publik dan lembaga pengawas beragam. Sebagian kalangan mengkritik besarnya dana yang dikeluarkan, sementara yang lain memuji langkah preventif yang diharapkan dapat mengurangi risiko kehilangan nyawa di laut.
Jika berhasil, model kerja sama ini dapat menjadi referensi bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mengelola arus migrasi ilegal.