Peneliti Peringatkan Risiko Tata Kelola Penyaluran Bansos Lewat Kopdes

LintasWarganet.com – 22 April 2026 | Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menekankan pentingnya memperkuat tata kelola dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang melibatkan koperasi desa (kopdes). Menurutnya, meski kopdes berpotensi mempercepat distribusi bantuan ke rumah tangga miskin, sejumlah risiko struktural dapat menghambat efektivitas dan akuntabilitas program.

Berikut beberapa risiko utama yang diidentifikasi:

• Kekurangan transparansi: data penerima sering tidak terintegrasi secara digital, sehingga memudahkan duplikasi atau manipulasi.
• Kurangnya kapasitas manajerial: sebagian besar pengurus kopdes tidak memiliki latar belakang keuangan atau akuntansi yang memadai.
• Potensi konflik kepentingan: anggota pengurus yang juga menjadi penerima bansos dapat mempengaruhi proses seleksi.
• Pengawasan yang lemah: audit internal dan eksternal belum terstandardisasi, sehingga penyimpangan sulit terdeteksi.
• Ketergantungan pada dana pemerintah: tanpa mekanisme kontrol yang kuat, alokasi dana dapat terdistorsi.

Manilet menyarankan langkah-langkah mitigasi berikut:

1. Mengimplementasikan sistem informasi manajemen terintegrasi yang mencatat data penerima, alokasi, dan realisasi secara real‑time.
2. Melakukan pelatihan intensif bagi pengurus kopdes dalam akuntansi, pengelolaan aset, dan prosedur audit.
3. Mengaktifkan mekanisme pengawasan berbasis masyarakat, termasuk pembentukan tim pengawas independen di tingkat desa.
4. Menetapkan standar audit periodik yang melibatkan auditor eksternal bersertifikat.
5. Menggunakan teknologi blockchain atau ledger digital untuk mencatat transaksi guna meningkatkan traceability.

Berikut ringkasan risiko dan rekomendasi mitigasi dalam bentuk tabel:

Dengan memperkuat kerangka tata kelola, penyaluran bansos melalui kopdes diharapkan dapat meningkatkan akurasi target, menurunkan tingkat kebocoran dana, dan mempercepat pemulihan ekonomi rumah tangga terdampak. Peneliti menekankan bahwa kegagalan dalam mengatasi risiko ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap program bantuan pemerintah.