LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 21 April 2026 | Budapest – Pemerintah koalisi baru Hungaria yang dipimpin oleh Peter Magyar, pemimpin partai pemenang pemilu, menegaskan pada Senin 20 April 2026 bahwa proses penarikan diri negara itu dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) akan ditangguhkan. Magyar menyampaikan pernyataannya dalam konferensi pers di ibu kota, sekaligus memperingatkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bahwa langkah tersebut tidak akan dilanjutkan.
Beberapa poin utama yang diungkapkan Magyar meliputi:
- Penarikan diri Hungaria dari ICC yang sempat direncanakan pada 2025 akan dihentikan sementara untuk meninjau kembali implikasi hukum dan politiknya.
- Keputusan ini diambil setelah konsolidasi kekuasaan partai baru yang menolak kebijakan luar negeri yang dianggap mengisolasi negara di panggung internasional.
- Magyar menegaskan komitmen Hungaria terhadap sistem peradilan internasional sebagai bagian dari upaya memperkuat kredibilitas negara di Uni Eropa.
Dalam pernyataan tersebut, Magyar juga menyinggung hubungan Hungaria dengan Israel, menyebut bahwa “kita tidak akan mengorbankan prinsip keadilan internasional demi kepentingan bilateral”. Ia memperingatkan bahwa jika Israel terus menentang keputusan ICC, maka kerjasama bilateral dapat mengalami tekanan.
Netanyahu, yang sebelumnya menolak yurisdiksi ICC atas kasus-kasus terkait konflik di Gaza, belum memberikan respons resmi. Namun, analis politik menilai pernyataan Magyar dapat memicu ketegangan diplomatik antara kedua negara, mengingat kedekatan historis Hungaria dengan Israel dalam bidang ekonomi dan teknologi.
Langkah menangguhkan penarikan diri ini juga mendapat sorotan dari Uni Eropa. Komisi Eropa menyambut keputusan tersebut sebagai sinyal positif bahwa negara anggota tetap menghormati institusi internasional. Sementara itu, kelompok hak asasi manusia mengapresiasi langkah Hungaria yang dianggap memperkuat akuntabilitas internasional.
Jika proses penarikan diri tetap ditunda, Hungaria akan tetap menjadi anggota penuh ICC hingga keputusan final diambil oleh parlemen pada akhir tahun 2026. Keputusan tersebut diperkirakan akan menimbulkan perdebatan lebih lanjut di dalam koalisi pemerintah baru, terutama mengenai prioritas kebijakan luar negeri di tengah dinamika geopolitik regional.