Semua pihak diajak kerja sama untuk ciptakan damai di Papua

LintasWarganet.com – 20 April 2026 | Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, pada Rabu (20 April 2026) menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengakhiri konflik yang telah lama melanda Papua. Dalam sebuah konferensi pers, ia mengajak semua pihak—pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, aparat keamanan, tokoh adat, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan komunitas lokal—untuk duduk bersama dan merumuskan solusi yang berkelanjutan.

• Pemerintah Pusat: Menyediakan kerangka kebijakan nasional yang menekankan keadilan, pembangunan infrastruktur, dan penegakan hukum yang adil.
• Pemerintah Daerah: Mengoptimalkan program pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat setempat, serta memfasilitasi forum dialog antar‑warga.
• Aparat Keamanan: Mengadopsi taktik keamanan berbasis komunitas, mengurangi penggunaan kekerasan, dan meningkatkan kepercayaan publik.
• Tokoh Adat dan Pemuka Masyarakat: Menjadi mediator budaya yang dapat menjembatani perbedaan pandangan dan menyuarakan aspirasi masyarakat.
• LSM dan Organisasi Masyarakat Sipil: Menyumbangkan analisis independen, memantau pelaksanaan kesepakatan, serta mendukung program pendidikan perdamaian.

Natalius Pigai juga menyoroti pentingnya investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan sebagai bagian integral dari proses perdamaian. Ia mengajak sektor swasta untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan ekonomi, khususnya yang menargetkan generasi muda Papua.

Dalam beberapa bulan ke depan, Kementerian HAM berencana menyelenggarakan serangkaian lokakarya dialog di beberapa kota utama di Papua. Hasilnya akan dirangkum dalam sebuah dokumen kebijakan yang akan diajukan kepada Presiden untuk ditindaklanjuti.

Harapan bersama adalah terciptanya suasana yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, serta penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia di wilayah tersebut.