Jalan Tembus Pasar Minggu, Proyek Mangkrak Delapan Gubernur DKI

LintasWarganet.com – 20 April 2026 | Jalan Tembus Pasar Minggu telah menjadi contoh nyata proyek infrastruktur yang terus tersendat meski melewati masa jabatan delapan gubernur DKI Jakarta. Jalan ini direncanakan untuk menjadi penghubung utama antara Jalan HR. Rasuna Said dan Kawasan Pasar Minggu, sekaligus meredam kemacetan di wilayah selatan kota.

Sejak pertama kali diusulkan pada awal 2000-an, proyek ini mengalami serangkaian penundaan karena perubahan prioritas anggaran, permasalahan lahan, hingga dinamika politik di tingkat provinsi. Akibatnya, warga yang melewati jalur tersebut harus menempuh rute alternatif yang jauh lebih lama, menambah beban waktu dan biaya transportasi harian.

Sejarah singkat proyek

  • 2002 – Gubernur Sutiyoso mengajukan rencana awal pembangunan jalan tembus.
  • 2007 – Gubernur Fauzi Bowo menandatangani perjanjian kerja sama dengan kontraktor, namun proses pembebasan lahan terhambat.
  • 2012 – Gubernur Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan penambahan dana APBD, namun proyek tetap berada di tahap perencanaan.
  • 2017 – Gubernur Anies Baswedan meninjau kembali desain dan menyiapkan tender baru, tetapi prosedur lelang mengalami kendala hukum.

Berikut adalah rangkuman gubernur yang pernah memegang kendali atas proyek ini beserta periode jabatan mereka:

Gubernur Periode Jabatan
Sutiyoso 2002‑2007
Fauzi Bowo 2007‑2012
Joko Widodo 2012‑2014
Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) 2014‑2017
Anies Baswedan 2017‑2022
Ahok (kembali) 2022‑2024
… (gubernur interim) 2024‑2025
… (gubernur terbaru) 2025‑sekarang

Data di atas menunjukkan bahwa selama lebih dari dua dekade, proyek ini tetap berada dalam lingkup agenda masing‑masing gubernur tanpa pernah mencapai fase konstruksi yang signifikan.

Penyebab utama kegagalan

  1. Pembebasan lahan – Kepemilikan tanah yang beragam dan kurangnya kesepakatan kompensasi menunda proses fisik.
  2. Fluktuasi anggaran – Prioritas pembangunan infrastruktur lain, seperti MRT dan LRT, menyerap dana yang sebelumnya dialokasikan untuk jalan tembus.
  3. Perubahan kebijakan – Setiap gubernur mengubah skema teknis atau desain, mengakibatkan revisi rencana yang memakan waktu.
  4. Masalah hukum – Sengketa kontrak dengan perusahaan konstruksi menambah komplikasi birokrasi.

Akibatnya, kemacetan di sekitar Pasar Minggu tetap tinggi, terutama pada jam sibuk pagi dan sore. Warga melaporkan rata‑rata tambahan waktu tempuh hingga 15 menit per perjalanan, yang berdampak pada produktivitas dan kualitas hidup.

Para pengamat menilai bahwa untuk mematahkan siklus kegagalan, diperlukan pendekatan terintegrasi yang melibatkan koordinasi lintas sektor, penyelesaian cepat atas sengketa lahan, serta penetapan anggaran yang terjamin selama minimal tiga tahun kedepan.