Jaksa Agung: Jaga Desa komitmen Kejaksaan kawal pemerintahan desa

LintasWarganet.com – 19 April 2026 | Jaksa Agung Republik Indonesia, Sri Tunjung Burhanuddin, menegaskan bahwa program Jaksa Garda Desa atau yang dikenal dengan Jaga Desa merupakan manifestasi nyata komitmen Kejaksaan dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa.

Program ini diluncurkan sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan pengawasan hukum di daerah terpencil, di mana potensi pelanggaran seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran tata kelola desa masih sering terjadi. Jaga Desa bertujuan memberikan pendampingan hukum, edukasi tentang hak dan kewajiban warga, serta menyalurkan layanan peradilan secara lebih cepat.

Berikut adalah beberapa fokus utama program Jaga Desa:

• Pembentukan tim Jaksa Garda Desa yang terdiri dari jaksa, penyidik, dan tenaga pendukung yang beroperasi secara periodik di desa-desa terpilih.
• Penyuluhan hukum kepada kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat mengenai regulasi desa, tata kelola keuangan, dan mekanisme pelaporan tindak pidana.
• Penanganan cepat atas laporan pelanggaran melalui sistem pengaduan yang terintegrasi dengan kantor Kejaksaan wilayah.
• Penguatan kerja sama antara Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pemerintah daerah dalam melakukan audit dan pemeriksaan.

Dalam sambutannya, Burhanuddin menyampaikan, \”Kejaksaan tidak hanya berperan di tingkat pusat atau kota, melainkan harus hadir di setiap sudut negara, termasuk di desa. Dengan Jaga Desa, kami berkomitmen menjadi garda terdepan yang menjamin pemerintahan desa berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan.\”

Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya desa. Sejumlah desa percontohan di provinsi Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan telah menerima kunjungan tim Jaga Desa sejak kuartal pertama 2024.

Keberlanjutan program akan dipantau melalui evaluasi berkala dan laporan kinerja yang dipublikasikan oleh Kejaksaan. Jika berhasil, Jaga Desa berpotensi menjadi model bagi daerah lain dalam upaya memperkuat penegakan hukum di tingkat paling dasar.