JK Klarifikasi Video Viral soal Maluku dan Poso, Sebut Ceramahnya Soal Perdamaian

LintasWarganet.com – 18 April 2026 | Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), memberikan klarifikasi resmi terkait video yang beredar luas di media sosial. Dalam klip tersebut, JK tampak menyebutkan nama Maluku dan Poso saat memberikan ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, yang kemudian memicu spekulasi bahwa ia mengkritik atau menyinggung konflik di kedua wilayah tersebut.

Setelah video itu menjadi perbincangan publik, JK menegaskan bahwa konteks pembicaraan sebenarnya adalah ajakan untuk memperkuat semangat perdamaian. Ia menjelaskan bahwa istilah “Maluku dan Poso” yang muncul dalam pidatonya merupakan contoh wilayah yang pernah mengalami konflik, dan tujuan penyebutan tersebut adalah mengingatkan pentingnya rekonsiliasi serta persatuan bangsa.

Dalam klarifikasinya, JK menyampaikan beberapa poin utama:

  • Video tersebut diambil dari ceramah yang berfokus pada nilai‑nilai perdamaian dan toleransi.
  • Penyebutan Maluku dan Poso dimaksudkan sebagai ilustrasi, bukan sebagai kritik terhadap pemerintah daerah maupun masyarakat setempat.
  • JK menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya penyelesaian konflik dan memperkuat dialog antar‑umat di seluruh Indonesia.

Selain itu, JK mengingatkan bahwa Indonesia telah melewati banyak tantangan kebangsaan, termasuk konflik horizontal di masa lalu. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meneladani semangat kebersamaan yang pernah tercapai di Maluku dan Poso, serta menerapkannya dalam konteks nasional.

Klarifikasi tersebut mendapat respons beragam. Sebagian kalangan menilai pernyataan JK membantu meredam potensi mis‑informasi, sementara pihak lain menuntut transparansi lebih lanjut mengenai isi lengkap ceramah. Namun, secara umum, langkah JK dianggap positif dalam mencegah penyebaran narasi negatif yang dapat memecah belah.

Dengan menekankan pentingnya perdamaian, JK berharap video yang viral tidak menjadi bahan bakar bagi ketegangan, melainkan menjadi pengingat bahwa dialog dan rekonsiliasi tetap menjadi fondasi utama bagi persatuan Indonesia.