Komnas HAM Sebut Pelaku Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Lebih dari 4 Orang, Dukung Polri Teruskan Penyidikan dan Dorong Pembentukan TGPF

LintasWarganet.com – 17 April 2026 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan pernyataan terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus. Menurut Komnas HAM, ada indikasi bahwa pelaku penyiraman tersebut melibatkan lebih dari empat orang.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi dengan pihak kepolisian, di mana Komnas HAM menegaskan dukungannya terhadap upaya kepolisian untuk melanjutkan penyidikan secara menyeluruh. Komnas HAM menilai pentingnya proses penyelidikan yang transparan dan akuntabel guna memastikan semua pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

• Mengidentifikasi dan menuntut semua individu yang terlibat dalam aksi penyiraman air keras.
• Menjamin perlindungan terhadap saksi dan korban selama proses penyidikan.
• Mempercepat proses hukum agar tidak berlarut-larut.

Selain itu, Komnas HAM juga mengimbau pemerintah untuk segera membentuk Tim Gabungan Penanganan Fakta (TGPF). TGPF diharapkan dapat berperan sebagai lembaga independen yang memantau, menyelidiki, dan memberikan rekomendasi terkait pelanggaran hak asasi manusia, khususnya kasus penyiraman air keras ini.

Komnas HAM menilai pembentukan TGPF penting untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan bahwa fakta-fakta kasus dapat diungkap secara objektif. Dalam pernyataannya, Komnas HAM menekankan bahwa pembentukan tim tersebut harus melibatkan unsur independen, termasuk perwakilan lembaga swadaya masyarakat, akademisi, serta ahli hukum.

Polri menyatakan komitmen untuk terus menyelidiki kasus ini dan menegaskan bahwa proses hukum akan dijalankan sesuai prosedur yang berlaku. Pihak kepolisian juga mengingatkan bahwa segala bentuk ancaman atau intimidasi terhadap saksi maupun korban tidak dapat ditoleransi.

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, yang terjadi pada [tanggal kejadian bila diketahui], memicu keprihatinan luas di kalangan aktivis hak asasi manusia dan masyarakat umum. Sebelumnya, Andrie Yunus diketahui sebagai aktivis yang sering mengkritisi kebijakan pemerintah, sehingga insiden ini menambah sorotan pada dinamika hubungan antara aparat keamanan dan aktivis.

Dengan dukungan Komnas HAM, diharapkan proses penyidikan dapat berjalan cepat dan adil, serta pembentukan TGPF dapat segera diwujudkan untuk memperkuat mekanisme perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.