Napi Korupsi Tersangka Mampir ke Coffee Shop di Kendari, Menteri Imipas Langsung Periksa Tim Keamanan

LintasWarganet.com – 15 April 2026 | Sejumlah warga Kendari menyaksikan seorang narapidana yang sedang menjalani hukuman korupsi memasuki sebuah kedai kopi di pusat kota pada sore hari. Kejadian itu menjadi viral setelah terekam dalam video yang beredar luas di media sosial, menimbulkan pertanyaan tentang prosedur pengawalan narapidana serta keamanan publik.

Setelah video tersebut menyebar, Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Pembangunan (Imipas) segera turun ke lokasi. Ia bersama timnya melakukan inspeksi menyeluruh terhadap petugas pengawalan, prosedur transportasi, serta kebijakan keamanan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan setempat.

Berikut langkah‑langkah yang diambil oleh Menteri Imipas dan pihak terkait:

• Memeriksa identitas dan kualifikasi petugas pengawal yang bertugas pada saat insiden.
• Menelusuri rantai komunikasi antara penjara, kepolisian, dan pihak keamanan internal kopi shop.
• Mengadakan rapat koordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tenggara untuk meninjau kembali protokol transportasi narapidana.
• Menugaskan audit internal pada sistem pengawasan video di area publik yang berdekatan dengan fasilitas pemasyarakatan.
• Mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran prosedur keamanan.

Pihak kepolisian setempat juga mengonfirmasi bahwa narapidana tersebut berada dalam pengawalan khusus dan seharusnya tidak bebas bergerak di luar area penjara tanpa izin resmi. Namun, dalam proses pemindahan ke rumah sakit atau ke lokasi lain, terjadi kelalaian yang memungkinkan ia masuk ke kedai kopi selama beberapa menit sebelum disadari.

Reaksi publik beragam, mulai dari kecemasan atas potensi bahaya hingga kritik tajam terhadap lembaga penegak hukum. Beberapa organisasi masyarakat sipil menuntut transparansi penuh dan sanksi tegas bagi petugas yang lalai.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Imipas menekankan pentingnya peningkatan pelatihan bagi seluruh aparat yang terlibat dalam pengawalan narapidana, serta memperkuat koordinasi antar lembaga untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.