Parpol Bisa Sponsori Nama Halte dan Stasiun di Jakarta, Pramono Siapkan Aturan

LintasWarganet.com – 14 April 2026 | Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan rencananya untuk menyiapkan peraturan terperinci terkait hak penamaan (naming rights) pada halte bus dan stasiun transportasi umum di ibu kota. Kebijakan ini memungkinkan partai politik maupun entitas swasta untuk mensponsori nama halte atau stasiun sebagai sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah daerah.

• Kriteria entitas yang berhak mengajukan penawaran, termasuk partai politik yang terdaftar secara resmi.
• Besaran biaya sponsorship yang disesuaikan dengan tingkat kepadatan penumpang dan lokasi strategis.
• Durasi hak penamaan maksimal lima tahun dengan opsi perpanjangan berdasarkan evaluasi kinerja.
• Ketentuan pengawasan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk mencegah konflik kepentingan.

Tujuan utama kebijakan ini adalah menambah pendapatan non-pajak bagi DKI Jakarta, sehingga dapat dialokasikan untuk perbaikan fasilitas, pemeliharaan infrastruktur, dan peningkatan layanan transportasi publik. Selain itu, penamaan yang melibatkan partai politik diharapkan dapat meningkatkan eksposur politik dalam ranah publik tanpa mengganggu fungsi operasional transportasi.

Beberapa pihak menyambut baik inisiatif ini, mengingat kebutuhan dana yang besar untuk memperluas jaringan transportasi dan memperbaiki halte yang masih kurang layak. Namun, ada pula kekhawatiran bahwa penamaan komersial atau politik dapat menimbulkan kesan bias dan mengurangi netralitas ruang publik.

Pramono menegaskan bahwa proses penyusunan aturan akan melibatkan stakeholder terkait, termasuk Dinas Perhubungan, DPRD DKI, serta perwakilan masyarakat. Draft peraturan diproyeksikan selesai pada kuartal kedua tahun ini, dengan rencana pelaksanaan pilot project pada beberapa halte utama di Jakarta Selatan dan Timur.

Jika berhasil, skema ini dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia yang tengah mencari alternatif pembiayaan infrastruktur transportasi tanpa membebani tarif penumpang.