Indonesia Bisa Kehilangan Legitimasi Bila Sepakati Perjanjian Overflight Clearance dengan AS

LintasWarganet.com – 13 April 2026 | Perdebatan mengenai rencana penandatanganan perjanjian overflight clearance antara Indonesia dan Amerika Serikat kembali mencuat, dengan sejumlah pihak memperingatkan bahwa kesepakatan tersebut dapat menggerogoti legitimasi pemerintah di mata rakyat.

Overflight clearance merupakan izin yang memungkinkan pesawat militer atau sipil suatu negara melintasi wilayah udara negara lain tanpa harus mendarat. Pemerintah Amerika Serikat mengajukan permohonan tersebut dengan dalih memperkuat kerjasama pertahanan dan meningkatkan respons cepat terhadap situasi darurat di kawasan Indo‑Pasifik.

Namun, sejumlah pengamat menilai langkah ini berpotensi menurunkan kedaulatan udara Indonesia. Berikut beberapa poin utama yang menjadi sorotan kritikus:

• Pengambilan keputusan tanpa melibatkan DPR secara intensif dapat menimbulkan kesan otoritarian.
• Persetujuan dapat menjadi preseden bagi negara lain yang meminta hak serupa, mengurangi kontrol Indonesia atas ruang udara nasional.
• Risiko penyalahgunaan hak overflight untuk operasi militer yang tidak berkaitan dengan kepentingan Indonesia.

Ahli hukum internasional menegaskan bahwa perjanjian semacam ini harus selaras dengan prinsip kedaulatan yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa‑Bangsa dan Undang‑Undang Dasar 1945. Mereka mengingatkan bahwa setiap penyerahan hak atas wilayah udara harus melalui proses legislasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah menyatakan bahwa pembahasan perjanjian masih berada pada tahap awal dan masih membutuhkan evaluasi teknis serta konsultasi dengan lembaga legislatif. Menteri Pertahanan menekankan pentingnya menyeimbangkan kepentingan keamanan bersama dengan perlindungan kepentingan nasional.

Jika kesepakatan tersebut disetujui tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, potensi dampak politik domestik dapat meluas, mulai dari protes publik hingga tekanan terhadap partai‑partai politik yang mendukungnya. Di tingkat regional, keputusan ini juga dapat memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara‑negara ASEAN yang menekankan prinsip non‑intervensi dan kedaulatan bersama.

Sejauh ini, dialog publik masih berlangsung, dengan masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi pertahanan menuntut transparansi penuh serta partisipasi DPR dalam proses perumusan kebijakan. Keputusan akhir akan menjadi tolok ukur sejauh mana Indonesia mampu mempertahankan legitimasi politiknya sambil tetap berperan aktif dalam keamanan kawasan.