Isu Overflight Clearance AS, Komisi I DPR Belum Dapat Penjelasan Resmi dari Pemerintah

LintasWarganet.com – 13 April 2026 | Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menyoroti permasalahan overflight clearance yang melibatkan Amerika Serikat. Anggota komisi menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan ruang udara Indonesia serta menuntut keterbukaan informasi dari pemerintah.

Dalam rapat komisi, para legislator menanyakan alasan mengapa maskapai atau pesawat militer AS masih mendapatkan izin terbang di atas wilayah udara Indonesia tanpa adanya penjelasan resmi. Mereka menekankan bahwa setiap izin harus didasarkan pada perjanjian bilateral yang jelas dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Poin utama yang diangkat meliputi:

• Kebutuhan data lengkap tentang jumlah penerbangan, rute, dan tujuan pesawat yang menggunakan overflight clearance.
• Apakah ada perubahan kebijakan atau perjanjian yang belum diinformasikan kepada DPR maupun publik.
• Bagaimana mekanisme pengawasan dan penegakan hukum atas pelanggaran kedaulatan udara.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan Badan Pengatur Haji serta Umrah (BPHU) diminta memberikan klarifikasi tertulis dalam waktu singkat. Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi yang diterima oleh Komisi I DPR.

Isu ini menambah tekanan politik bagi pemerintah, mengingat ruang udara Indonesia merupakan salah satu jalur penerbangan internasional tersibuk di dunia. Keberlanjutan izin overflight tanpa transparansi dapat menimbulkan keraguan tentang kemampuan negara dalam melindungi kedaulatan dan keamanan nasional.

Pengamat politik menilai bahwa DPR dapat mengajukan pertanyaan lisan (interpelasi) atau bahkan meminta pembentukan rapat khusus dengan pihak eksekutif untuk memperjelas prosedur serta meninjau kembali kesepakatan yang ada. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong dialog konstruktif antara legislatif dan eksekutif demi menjaga kepentingan nasional.