Pemerintah Tahan Harga BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir Tahun, Pertamina ‘Talangi’ Rp 2 Triliun per Hari

LintasWarganet.com – 13 April 2026 | Pemerintah mengumumkan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan dinaikkan hingga akhir tahun 2026. Keputusan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat dan menstabilkan inflasi di tengah tekanan harga energi global.

Penetapan harga tetap berarti Pertamina, sebagai perusahaan negara yang mengelola distribusi BBM, harus menutupi selisih antara harga beli internasional dan harga jual domestik yang sudah ditetapkan. Menurut data internal, selisih tersebut mencapai sekitar Rp 2 triliun per hari.

Berikut beberapa dampak utama keputusan ini:

• Biaya operasional meningkat: Pertamina diperkirakan akan mengeluarkan tambahan biaya sekitar Rp 2 triliun per hari, atau lebih dari Rp 700 triliun per tahun, untuk menutupi selisih harga.
• Pengaruh terhadap neraca keuangan: Beban tambahan ini dapat menurunkan laba bersih perusahaan dan meningkatkan defisit operasional, yang pada gilirannya dapat memaksa pemerintah menambah subsidi atau mengalihkan dana dari sektor lain.
• Implikasi fiskal: Pemerintah harus menyiapkan anggaran tambahan atau memanfaatkan cadangan kas untuk menutupi kerugian Pertamina, sehingga menambah tekanan pada APBN.
• Stabilitas pasokan: Dengan harga yang tidak berubah, risiko penimbunan atau kelangkaan BBM di pasar domestik berkurang, menjaga ketersediaan bagi konsumen.

Pejabat Kementerian BUMN menyatakan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi secara berkala. Jika harga dunia terus naik, pemerintah berhak untuk menyesuaikan kembali kebijakan harga subsidi.

Pertamina sendiri mengklaim telah menyiapkan mekanisme internal untuk “menalangi” kerugian harian, termasuk optimalisasi logistik, efisiensi operasional, dan penataan kembali kontrak pembelian minyak mentah.

Sejak awal tahun, harga BBM bersubsidi berada pada level Rp 10.000 per liter untuk Premium, Rp 9.500 untuk Pertamax, dan Rp 7.000 untuk Solar. Tanpa kenaikan harga, konsumen diharapkan tidak merasakan beban tambahan, namun beban tersebut dialihkan kepada perusahaan dan anggaran negara.

Analisis para pakar ekonomi menyoroti risiko jangka panjang jika subsidi tetap berada pada level tinggi. Mereka mengusulkan reformasi tarif energi dan transisi ke sumber energi terbarukan sebagai solusi berkelanjutan.