Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Partai Gerindra Tak Akui Gatut Sunu sebagai Kader
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Partai Gerindra Tak Akui Gatut Sunu sebagai Kader

Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Partai Gerindra Tak Akui Gatut Sunu sebagai Kader

LintasWarganet.com – 13 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini mengumumkan bahwa Bupati Tulungagung, Gatut Sunu, masuk dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi. Penetapan ini menimbulkan sorotan luas karena Gatut Sunu sekaligus menjadi kandidat yang diusung Partai Gerindra pada Pilkada 2024.

Meski nama Gatut Sunu tercantum dalam daftar OTT, sayap Jawa Timur Partai Gerindra secara tegas menolak mengakui beliau sebagai kader partai. Pihak Gerindra menegaskan bahwa Gatut Sunu belum secara resmi bergabung menjadi anggota Gerindra, meskipun sebelumnya partai tersebut sempat mengusulkan namanya sebagai calon bupati pada pemilihan mendatang.

Berikut rangkaian peristiwa penting yang terjadi:

  • 07 April 2024: KPK mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Bupati Tulungagung masuk dalam OTT.
  • 08 April 2024: Gerindra Jatim mengeluarkan klarifikasi bahwa Gatut Sunu belum menjadi kader resmi partai.
  • 09 April 2024: Media lokal menyoroti kontroversi antara status politik Gatut Sunu dan proses hukum yang sedang berjalan.

Penolakan Gerindra didasarkan pada prosedur internal partai yang mengharuskan calon kader melewati proses verifikasi dan registrasi resmi. Pihak partai menilai bahwa hingga kini tidak ada dokumen atau bukti yang menunjukkan bahwa Gatut Sunu telah menyelesaikan tahapan tersebut.

Di sisi lain, KPK menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan terlepas dari status politik calon. Jika terbukti bersalah, Gatut Sunu dapat dikenai sanksi pidana sekaligus dikeluarkan dari daftar calon yang diusung partai.

Kasus ini menambah ketegangan politik di tingkat daerah, mengingat Pilkada 2024 akan menjadi ajang kompetisi sengit antar partai. Pengamat menilai bahwa dinamika ini dapat mempengaruhi citra Gerindra di Jawa Timur, terutama terkait konsistensi partai dalam menegakkan integritas kader.

Pengamat politik juga mencatat bahwa penetapan OTT oleh KPK sering kali menjadi faktor penentu bagi partai dalam menyesuaikan strategi pencalonan. Keputusan Gerindra untuk tidak mengakui Gatut Sunu sebagai kader dapat menjadi langkah preventif untuk menjaga reputasi partai menjelang pemilihan.