Pembangunan Kompleks Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara Tetap Prioritas

LintasWarganet.com – 13 April 2026 | Pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi agenda utama pemerintah, sebagaimana ditegaskan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono.

Dalam rapat koordinasi terbaru, Basuki menegaskan bahwa proyek tersebut dijadwalkan selesai pada akhir 2029, sejalan dengan target penyelesaian infrastruktur dasar IKN. Fokus utama meliputi pembangunan gedung-gedung institusi negara yang akan menampung fungsi legislatif dan yudikatif secara terintegrasi.

Kompleks yang direncanakan mencakup:

• Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
• Mahkamah Agung
• Mahkamah Konstitusi
• Lembaga-lembaga peradilan tinggi lainnya
• Fasilitas pendukung seperti pusat data, ruang konferensi, dan area publik

Anggaran total proyek diperkirakan mencapai Rp 30 triliun, dengan sebagian besar dana berasal dari APBN dan tambahan investasi swasta melalui skema Public‑Private Partnership (PPP). Pemerintah juga mengalokasikan dana khusus untuk infrastruktur penunjang seperti jaringan listrik, transportasi, dan sistem keamanan.

Keberhasilan pembangunan kompleks ini diharapkan memberikan dampak signifikan, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi antar lembaga negara karena kedekatan fisik.
2. Mempercepat proses legislasi dan penegakan hukum.
3. Menjadi simbol modernitas dan kemandirian Indonesia di ibu kota baru.

Meski demikian, proyek ini menghadapi tantangan seperti kebutuhan tenaga ahli, pengelolaan lingkungan, dan penyesuaian jadwal dengan proyek infrastruktur lain di IKN. Untuk mengatasi hal tersebut, Otorita IKN telah membentuk tim lintas sektor yang bertugas memantau progres, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas.

Dengan komitmen kuat dari pihak pemerintah dan dukungan berbagai pemangku kepentingan, pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di IKN diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pemerintahan pusat yang lebih efisien dan transparan.