Pendopo Tulungagung Ditutup Usai Operasi Tangkap Tangan KPK

LintasWarganet.com – 12 April 2026 | Pintu gerbang Pendopo Tulungagung, yang sekaligus berfungsi sebagai rumah dinas Bupati, kini tetap tertutup rapat setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir pekan lalu.

Operasi tersebut menargetkan sejumlah pejabat daerah dan oknum yang diduga terlibat dalam praktik korupsi terkait proyek infrastruktur di wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dalam laporan resmi KPK, disebutkan bahwa penyalahgunaan dana publik telah mengakibatkan kerugian negara mencapai miliaran rupiah.

Berikut rangkaian kejadian utama yang terjadi:

• Sabtu, 10 April 2024: Tim KPK tiba di kantor Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan melakukan penggeledahan terhadap ruang-ruang strategis, termasuk Pendopo.
• Setelah menemukan bukti-bukti transaksi mencurigakan, KPK menahan tiga pejabat tinggi daerah, termasuk Sekretaris Daerah dan Kepala Bidang Perencanaan.
• Hari yang sama, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan perintah untuk menutup sementara semua fasilitas publik yang menjadi saksi atau tempat penyimpanan barang bukti, termasuk Pendopo Tulungagung.

Penutupan tersebut bersifat sementara dan dimaksudkan untuk menjaga integritas proses penyidikan serta mencegah potensi gangguan terhadap barang bukti. Pihak kepolisian setempat juga menambahkan bahwa area pendopo akan diawasi secara ketat selama investigasi berlangsung.

Reaksi masyarakat setempat beragam. Sebagian warga mengkritik penutupan yang dianggap mengganggu kegiatan seremonial dan budaya, sementara yang lain menyambut langkah KPK sebagai upaya pemberantasan korupsi yang tegas.

Pejabat Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyatakan komitmen untuk bekerjasama penuh dengan KPK. Mereka menegaskan bahwa penutupan Pendopo tidak akan mempengaruhi pelayanan publik secara signifikan, karena kegiatan resmi dapat dialihkan ke gedung lain yang telah disiapkan.

KPK menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan dan semua pihak yang terbukti melanggar akan diproses sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku. Sementara itu, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan audit internal guna mencegah terulangnya kasus serupa.