Kontroversi Kasus Amsal Sitepu: Komisi III DPR Tegaskan Pengawasan, Bukan Intervensi

LintasWarganet.com – 12 April 2026 | Kasus Amsal Sitepu, seorang videografer yang sempat terjerat polemik hukum, kembali menjadi sorotan publik setelah ia tiba di Senayan pada 2 April 2026 untuk mengikuti rapat dengan Komisi III DPR. Kejadian ini menambah deretan peristiwa hukum yang melibatkan tokoh publik dan menimbulkan pertanyaan tentang peran lembaga legislatif dalam mengawasi proses peradilan.

Amsal Sitepu, yang dikenal lewat karya videonya, sebelumnya dikenai tuduhan yang kemudian terbukti tidak cukup kuat oleh pengadilan. Pada 2 April 2026, hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas, menyatakan bahwa tidak ada bukti yang dapat menguatkan dakwaan terhadapnya. Keputusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa LHKPN (Laporan Hasil Karya Pemerintah Nasional) mencatatnya sebagai tersangka yang dibebaskan, menandai akhir proses hukum yang sempat menggelisahkan publik.

Seiring dengan kedatangan Amsal di Senayan, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, memberikan penjelasan tegas mengenai fungsi lembaga tersebut. Dalam sebuah video yang dirilis pada 12 April 2026, ia menegaskan bahwa Komisi III bukanlah penegak hukum dan tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses peradilan yang sedang berjalan. Ia menekankan bahwa peran Komisi III terbatas pada fungsi pengawasan, memastikan aparat penegak hukum bekerja secara adil, profesional, dan berpihak pada keadilan masyarakat.

Habiburokhman menambahkan bahwa melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Komisi III menampung aduan masyarakat dan menyampaikannya kepada mitra kerja yang berwenang. Ia menyebutkan contoh-contoh kasus lain yang mendapatkan penyelesaian lebih berkeadilan berkat mekanisme tersebut, seperti kasus Hogi Minaya dan Nabila O’Brien. Menurutnya, “Hasilnya mulai terlihat, sejumlah kasus seperti Hogi Minaya, Nabila O’Brien, hingga Amsal Sitepu mendapatkan penyelesaian yang lebih berkeadilan melalui mekanisme hukum yang berlaku.”

RDPU sendiri merupakan forum terbuka yang memungkinkan warga, organisasi, atau lembaga mengajukan pertanyaan dan keluhan terkait kasus yang sedang menjadi sorotan publik. Proses ini biasanya melibatkan penyampaian dokumen, kronologi peristiwa, serta rekomendasi kebijakan kepada lembaga terkait, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam konteks kasus Amsal, RDPU menjadi sarana bagi masyarakat untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari aparat penegak hukum.

Meski begitu, tidak sedikit pihak yang menuduh Komisi III melakukan intervensi, mengingat frekuensi rapat-rapat publik yang membahas kasus-kasus viral. Kritik tersebut muncul di media sosial, dimana sejumlah netizen menilai bahwa kehadiran Komisi III di ruang lingkup kasus dapat memengaruhi keputusan hakim atau aparat penegak hukum. Namun, pernyataan resmi Habiburokhman menolak tuduhan tersebut, menegaskan bahwa setiap keputusan tetap berada di ranah yudisial dan tidak ada tekanan politik yang diberikan.

Penguatan fungsi pengawasan oleh Komisi III DPR sejalan dengan agenda reformasi hukum nasional, khususnya implementasi KUHP dan KUHAP baru. Habiburokhman menegaskan bahwa fokus ke depan adalah memperkuat pengawasan serta mendorong penerapan peraturan perundang-undangan yang lebih modern, demi memastikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia menambahkan bahwa Komisi III akan terus memantau pelaksanaan undang-undang tersebut, sekaligus memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang.

Berbagai pihak menanggapi perkembangan ini dengan sikap yang beragam. Organisasi hak asasi manusia menilai bahwa keberadaan RDPU memberikan ruang dialog yang konstruktif antara warga dan pemerintah. Sementara itu, kalangan politik menyoroti pentingnya batasan yang jelas antara fungsi pengawasan dan potensi intervensi, agar kepercayaan publik terhadap independensi lembaga peradilan tidak terkikis.

• Amsal Sitepu dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Medan pada 2 April 2026.
• Komisi III DPR menegaskan perannya sebagai pengawas, bukan intervensi hukum.
• RDPU menjadi mekanisme penting dalam menampung aduan masyarakat.
• Kasus serupa Hogi Minaya dan Nabila O’Brien juga mendapat perhatian melalui RDPU.
• Reformasi KUHP dan KUHAP menjadi prioritas agenda Komisi III ke depan.

Secara keseluruhan, kasus Amsal Sitepu memperlihatkan dinamika antara proses peradilan, mekanisme pengawasan legislatif, dan harapan masyarakat akan keadilan yang transparan. Meskipun tuduhan intervensi masih menjadi bahan perdebatan, pernyataan resmi Komisi III DPR menegaskan komitmen untuk tetap berada pada jalur pengawasan yang objektif, sekaligus mendukung reformasi hukum yang lebih progresif.