LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 11 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyegelan pada sejumlah ruang kerja di gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung pada hari Senin, sebagai bagian dari penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri di lingkungan dinas tersebut.
Tim penyidik KPK menargetkan ruang-ruang yang diduga menjadi tempat penyimpanan dokumen, barang, dan perangkat yang berkaitan dengan proses pengadaan serta pelaksanaan proyek infrastruktur. Penyegelan mencakup ruang arsip, ruang penyimpanan barang, serta ruang kerja pimpinan dan kepala subdirektorat yang terkait dengan proyek jalan dan jembatan.
Berikut ini adalah rincian ruang yang disegel:
- Ruang Arsip Utama
- Ruang Penyimpanan Alat Berat
- Ruang Kerja Kepala Subdirektorat Pekerjaan Umum
- Ruang Administrasi Pengadaan
- Ruang Penyimpanan Material Konstruksi
KPK mengindikasikan bahwa penyegelan tersebut bertujuan mengamankan barang bukti dan mencegah kemungkinan manipulasi data atau hilangnya dokumen penting selama proses penyidikan. Seluruh barang dan dokumen yang berada di dalam ruang yang disegel akan didokumentasikan secara terperinci, kemudian dipindahkan ke tempat penyimpanan sementara yang dijaga KPK.
Pihak Dinas PUPR Tulungagung menyatakan akan memberikan segala dukungan yang diperlukan kepada KPK. Kepala Dinas, Bapak Agus Setiawan, menegaskan bahwa dinas tersebut berkomitmen penuh untuk mendukung proses hukum dan menegakkan transparansi dalam setiap kegiatan pengadaan dan pembangunan.
Langkah penyegelan ini merupakan bagian dari upaya KPK yang lebih luas untuk memberantas praktik korupsi di sektor publik, khususnya pada proyek infrastruktur yang biasanya melibatkan anggaran besar. KPK menegaskan bahwa tidak ada pihak yang kebal dari pengawasan, termasuk pejabat tinggi di tingkat daerah.
Sementara itu, masyarakat Tulungagung menantikan hasil penyelidikan yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah serta memastikan bahwa dana publik digunakan secara optimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku.