Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Nilai Keberhasilan Program WFH di Kompleks Parlemen
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Nilai Keberhasilan Program WFH di Kompleks Parlemen

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Nilai Keberhasilan Program WFH di Kompleks Parlemen

LintasWarganet.com – 11 April 2026 | Pada Jumat, 10 April 2026, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Eddy Soeparno, menegaskan bahwa program kerja dari rumah (Work From Home/WFH) yang diterapkan di kompleks Parlemen telah berjalan dengan sukses.

Pelaksanaan WFH ini merupakan bagian dari upaya modernisasi birokrasi yang diluncurkan pada awal tahun 2026, bertujuan mengoptimalkan produktivitas, mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR, serta menurunkan jejak karbon institusi legislatif. Menurut Soeparno, lebih dari 80 % staf administratif dan teknis telah beralih ke sistem kerja jarak jauh secara penuh, sementara fungsi-fungsi yang memerlukan kehadiran fisik, seperti sidang pleno dan rapat komisi, tetap dilaksanakan di ruang rapat.

Fitur utama program WFH

  • Platform kolaborasi digital terintegrasi yang menghubungkan lebih dari 4.000 pegawai Parlemen.
  • Jadwal kerja fleksibel dengan batasan jam kerja inti antara pukul 09.00‑16.00 WIB.
  • Penyediaan perangkat keras (laptop, monitor, headset) dan akses VPN yang aman.
  • Pelatihan keamanan siber dan etika kerja daring bagi seluruh staf.

Untuk memantau efektivitas, MPR mengeluarkan laporan bulanan yang mencakup indikator produktivitas, kepuasan pegawai, dan penghematan biaya operasional. Pada kuartal pertama, tercatat penghematan anggaran sebesar Rp 1,2 miliar dibandingkan dengan periode sebelumnya, serta penurunan emisi CO₂ sebesar 12 %.

Tanggapan dan harapan

Beberapa anggota legislatif menyambut baik kebijakan ini, menyebut bahwa WFH memberikan ruang lebih bagi mereka untuk fokus pada analisis kebijakan tanpa terganggu oleh urusan logistik. Namun, terdapat pula masukan agar sistem dukungan teknis terus ditingkatkan, khususnya dalam hal kestabilan jaringan internet di daerah asal anggota.

Eddy Soeparno menutup pernyataannya dengan harapan bahwa program WFH akan menjadi model bagi lembaga pemerintahan lain, serta akan terus disempurnakan melalui evaluasi rutin dan penyesuaian regulasi.