LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 11 April 2026 | Gatut Sunu Wibowo, yang menjabat sebagai Bupati Tulungagung, menunjukkan serangkaian aktivitas resmi menjelang ia terjaring Operasi Tertutup Tim (OTT) KPK. Rangkaian kegiatan tersebut mencerminkan upaya beliau dalam memperkuat struktur politik daerah sekaligus melaksanakan tugas pemerintahan.
Berikut rangkaian kegiatan utama yang tercatat:
- Pelantikan anggota Partai Persatuan Demokrasi Indonesia (PPDI) di Balai Desa Ngrowo pada 12 Maret 2024, di mana Bupati menegaskan pentingnya sinergi antara partai dan pemerintahan daerah.
- Kunjungan inspeksi ke proyek pembangunan jalan Kabupaten pada 15 Maret 2024, dengan fokus pada kualitas material dan kepatuhan terhadap anggaran.
- Pertemuan dengan tokoh adat dan pemuka masyarakat di Kabupaten pada 18 Maret 2024, membahas program revitalisasi budaya dan peningkatan kesejahteraan sosial.
- Rapat koordinasi bersama Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada 20 Maret 2024, menyusun prioritas anggaran tahun 2025.
- Kunjungan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Tulungagung pada 22 Maret 2024, meninjau pelaksanaan program beasiswa dan infrastruktur pendidikan.
- Penghargaan kepada pelaku UMKM yang berprestasi dalam pameran produk lokal pada 24 Maret 2024, sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kreatif.
Pada 30 Maret 2024, KPK mengumumkan penangkapan Gatut Sunu Wibowo dalam OTT yang menuding adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur. Menurut temuan KPK, terdapat indikasi pembayaran tidak sah kepada pihak ketiga yang mengelola kontrak pembangunan jalan, serta penyalahgunaan dana kampanye partai yang melibatkan PPDI.
Kasus ini menimbulkan keprihatinan di kalangan pengamat politik dan masyarakat luas, mengingat posisi strategis Bupati dalam mengarahkan kebijakan daerah. Pihak KPK menyatakan akan melanjutkan penyelidikan secara menyeluruh, termasuk memeriksa dokumen keuangan dan melakukan pemeriksaan saksi.
Reaksi pemerintah provinsi dan DPRD Kabupaten Tulungagung beragam. Beberapa anggota legislatif menuntut transparansi penuh dan penundaan pelaksanaan program prioritas hingga proses hukum selesai, sementara pihak eksekutif menekankan pentingnya menjaga stabilitas layanan publik.
Kasus OTT ini menambah deretan contoh penegakan hukum anti korupsi di tingkat daerah, mengingat KPK terus meningkatkan intensitas operasi terhadap pejabat publik yang diduga menyalahgunakan kekuasaan. Dampaknya terhadap lanskap politik Tulungagung dan kepercayaan publik masih akan dipantau dalam minggu-minggu mendatang.