RI Minta Standardisasi Global dalam Pengelolaan Royalti Musik dan Lagu

LintasWarganet.com – 10 April 2026 | Pemerintah Republik Indonesia (RI) baru‑baru ini menyampaikan permintaan kepada lembaga‑lembaga internasional agar menyusun standar global yang mengatur cara pengelolaan royalti musik dan lagu. Inisiatif ini muncul sebagai respons atas meningkatnya kompleksitas distribusi musik digital serta perbedaan regulasi antar negara yang seringkali menimbulkan ketidakseimbangan pendapatan bagi pencipta dan pemegang hak cipta.

Latar Belakang Permintaan

Seiring dengan pertumbuhan platform streaming dan layanan musik daring, hak atas karya musik kini melintasi batas wilayah dengan cepat. Namun, tiap negara masih menerapkan mekanisme perhitungan royalti yang beragam, mulai dari tarif yang ditetapkan hingga prosedur pelaporan. Kondisi ini menyulitkan pencipta lagu Indonesia untuk mendapatkan haknya secara adil ketika karya mereka diputar di luar negeri, sekaligus menimbulkan kerugian bagi industri musik domestik.

Tujuan Standardisasi Global

• Transparansi: Menetapkan metodologi perhitungan royalti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
• Keadilan: Memastikan pencipta dan pemegang hak di semua negara menerima bagian yang proporsional dari pendapatan yang dihasilkan.
• Efisiensi: Mengurangi beban administratif bagi lembaga pengelola hak cipta dalam mengurus lisensi lintas negara.
• Perlindungan: Memperkuat mekanisme penegakan hak cipta di era digital.

Langkah-Langkah yang Diharapkan

1. Pengumpulan data konsisten tentang pemutaran musik dari platform‑platform streaming internasional.
2. Penyusunan kerangka kerja bersama antara organisasi hak cipta, pemerintah, dan penyedia layanan musik digital.
3. Penerapan sistem pelaporan berbasis teknologi, seperti blockchain, untuk menjamin akurasi distribusi royalti.
4. Pelatihan dan sosialisasi kepada pelaku industri musik tentang standar baru yang akan diterapkan.

Implikasi Bagi Industri Musik Indonesia

Jika standar global dapat diwujudkan, para pencipta lagu, penyanyi, dan produser musik Indonesia berpotensi memperoleh pendapatan yang lebih stabil dan terukur dari pemutaran karya mereka di luar negeri. Selain itu, kejelasan regulasi dapat menarik lebih banyak investasi asing ke sektor musik tanah air, sekaligus meningkatkan daya saing musik Indonesia di pasar global.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan organisasi internasional seperti International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) dan World Intellectual Property Organization (WIPO) demi tercapainya kesepakatan standar yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.